TAG : Peraturan Warga RW 03 Bangkingan Surabaya

Rabu, 22 Jan 2020 20:32 WIB

Pemkot Pastikan Peraturan RW 03 Bangkingan yang Viral Tidak Berlaku

"Kemarin rapat disepakati membatalkan aturan (Surat Keputusan) tersebut," kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Surabaya, Kanti B.

Rabu, 22 Jan 2020 13:32 WIB

Netizen Diiimbau Setop Polemik 'Nonpribumi'

Netizen diimbau menghentikan polemik terkait peraturan yang menyebut 'nonpribumi' yang telah dicabut oleh RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri.

Rabu, 22 Jan 2020 11:34 WIB

Aturan 'Nonpribumi' di Bangkingan Dicabut, Dewan Anggap Sudah Selesai

Setelah menuai kontroversi, aturan yang menyebut 'nonpribumi' sudah dicabut oleh pengurus RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Selasa, 21 Jan 2020 23:08 WIB

Aturan 'Nonpribumi' dan Pungutan di Bangkingan Viral, Lurah Diingatkan

Peraturan warga yang menyebut 'nonpribumi' dan pungutan RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya menuai beragam reaksi.

Selasa, 21 Jan 2020 22:29 WIB

Peraturan 'Nonpribumi' Viral, Camat Lakarsantri Kecolongan?

Pemerintah Kota Surabaya merasa tidak pernah mendapat laporan peraturan warga RW 03 Kelurahan Bangkingan yang menyebut kata 'nonpribumi' hingga menjadi viral.

Selasa, 21 Jan 2020 21:50 WIB

Peraturan 'Nonpribumi' Viral, Polisi Juga Ingatkan Soal Pungutan

Polisi telah memanggil pengurus RT dan RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri.

Selasa, 21 Jan 2020 20:46 WIB

Peraturan 'Nonpribumi' Viral, Ketua RW 03 Bangkingan Dipanggil Polisi

Peraturan warga RW 03 Kelurahan Bangkingan yang menyebut kata 'nonpribumi' viral, membuat polisi turun tangan.

Selasa, 21 Jan 2020 20:19 WIB

Aturan Warga Bangkingan Sebut Nonpribumi, Ini Penjelasan Ketua RW 03

Pengurus RW 03 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarantri, Surabaya meminta maaf dan akan merevisi surat peraturan bila dianggap memberatkan warga.

Selasa, 21 Jan 2020 18:11 WIB

Beredar Peraturan Warga Bangkingan Surabaya, Dewan akan Panggil RW 03

Komisi A DPRD Surabaya akan mengundang camat, lurah hingga pengurus RW dan RT untuk mendengar keterangan terkait aturan bersifat diskriminatif bagi warganya.