Paradoks tersebut menjadi benang merah yang saya tangkap saat mengikuti Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan pada 14–16 Juli 2026 di Sanur, Bali. Forum yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Provinsi Bali, serta Dewan Energi Nasional (DEN) itu mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas percepatan pengembangan energi surya di Indonesia. Yang menarik, diskusi mengenai energi nasional telah memasuki fase baru. Jika beberapa tahun lalu perdebatan masih berkutat pada pertanyaan apakah energi terbarukan layak dikembangkan, kini hampir seluruh peserta memiliki pandangan yang sama bahwa transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Pertanyaan yang tersisa hanyalah satu: bagaimana mempercepatnya.

Perubahan cara pandang tersebut sangat penting. Energi surya tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen untuk mengurangi emisi karbon maupun sebagai bagian dari agenda perubahan iklim. Dalam berbagai sesi diskusi terlihat jelas bahwa energi bersih kini telah menjadi bagian dari strategi pembangunan industri, kebijakan perdagangan internasional, ketahanan energi, hingga geopolitik ekonomi. Dengan kata lain, energi telah bergeser dari sekadar utilitas menjadi faktor produksi yang menentukan daya saing suatu negara.

Perubahan itu sesungguhnya sedang berlangsung di depan mata. Komitmen perusahaan-perusahaan global yang tergabung dalam RE100, penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa, meningkatnya standar Environmental, Social, and Governance (ESG), serta tuntutan konsumen terhadap produk rendah karbon telah mengubah cara perusahaan multinasional memilih lokasi investasi. Investor tidak lagi hanya bertanya tentang harga listrik. Mereka juga ingin mengetahui dari mana listrik tersebut berasal, seberapa rendah emisi yang dihasilkan, dan apakah pasokan energi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Akibatnya, aturan persaingan industri dunia ikut berubah. Dua dekade lalu, kawasan industri berlomba menawarkan upah tenaga kerja yang kompetitif, harga lahan yang murah, dan insentif fiskal. Hari ini, variabel tersebut belum tentu menjadi faktor penentu. Investor global semakin mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, ketersediaan energi terbarukan, kualitas infrastruktur digital, ketahanan rantai pasok, hingga kemampuan suatu negara memenuhi target dekarbonisasi. Energi bersih tidak lagi menjadi pelengkap pembangunan industri, melainkan telah menjadi salah satu prasyaratnya.

Dari perspektif kawasan industri, perubahan tersebut terasa sangat nyata. Semakin banyak tenant, khususnya perusahaan yang berorientasi ekspor, menanyakan satu hal yang sebelumnya hampir tidak pernah muncul dalam negosiasi investasi: apakah kawasan industri mampu menyediakan listrik hijau? Pertanyaan ini bukan sekadar mengikuti tren. Bagi banyak perusahaan global, penggunaan energi terbarukan telah menjadi bagian dari komitmen korporasi sekaligus syarat untuk mempertahankan akses ke pasar internasional.

Dalam konteks itulah saya memandang Indonesia Solar Summit 2026 memiliki arti yang penting. Forum ini tidak lagi sekadar membahas panel surya, teknologi fotovoltaik, atau kapasitas pembangkit. Hampir seluruh pembahasan berfokus pada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana membangun ekosistem yang mampu mempercepat investasi dalam energi bersih. Mulai dari kesiapan jaringan transmisi, pembiayaan proyek, industri manufaktur panel surya, pengembangan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS), hingga kepastian regulasi, semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem energi yang mampu mendukung pertumbuhan industri di Indonesia.

Optimisme pemerintah terhadap arah tersebut juga semakin terlihat. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi nasional, dengan tahap awal sekitar 17 GW yang akan dipadukan dengan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS). Target tersebut layak diapresiasi karena memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk mewujudkan program tersebut mencapai sekitar US$71,3 miliar, angka yang menunjukkan bahwa transisi energi bukan lagi proyek sektoral, melainkan agenda pembangunan nasional.

Namun, justru karena target tersebut sangat besar, menurut saya Indonesia memerlukan sesuatu yang setara: Roadmap 100 GW. Target adalah arah. Roadmap adalah cara mencapainya. Tanpa peta jalan yang rinci, target sebesar apa pun berisiko berhenti menjadi angka yang menginspirasi, tetapi sulit diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibangun, dibiayai, dihubungkan ke jaringan listrik, dan dimanfaatkan oleh dunia industri.

Di Indonesia Solar Summit 2026, saya melihat sesuatu yang menarik. Hampir tidak ada lagi perdebatan mengenai apakah Indonesia perlu mengembangkan energi surya. Konsensus itu sudah terbentuk. Perdebatan justru bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih penting: bagaimana target besar tersebut dapat diwujudkan secara realistis?

Dalam konteks itulah saya memandang target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai visi yang layak diapresiasi. Pemerintah bahkan menyiapkan tahap awal sekitar 17 GW PLTS yang dipadukan dengan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari US$71 miliar. Besarnya target tersebut mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global.

Namun, target sebesar itu memerlukan sesuatu yang setara: Roadmap 100 GW.

Target adalah kompas yang menunjukkan arah. Roadmap adalah peta yang menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Tanpa roadmap yang jelas, target berpotensi menjadi angka yang menginspirasi, tetapi sulit diterjemahkan menjadi proyek-proyek yang dapat dibangun, dibiayai, dioperasikan, dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri.

Menurut saya, roadmap tersebut harus dimulai dari satu kesadaran sederhana bahwa tantangan Indonesia bukan lagi terletak pada sisi supply energi surya semata. Tantangannya adalah membangun ekosistem yang mampu menghubungkan sumber energi, jaringan listrik, industri, pembiayaan, serta kepastian regulasi dalam satu sistem yang utuh.

Persoalan pertama adalah lahan.

Dalam praktik internasional, pembangunan PLTS ground-mounted umumnya membutuhkan sekitar 1 hingga 1,5 hektare lahan untuk setiap 1 MW kapasitas. Artinya, apabila sebagian besar target 100 GW dibangun melalui pendekatan tersebut, kebutuhan lahannya dapat mencapai sekitar 100.000–150.000 hektare. Luasan tersebut hampir setara dengan luas satu kota besar.

Di sinilah muncul paradoks pembangunan energi Indonesia.

Pusat-pusat konsumsi listrik terbesar justru berada di kawasan industri yang tingkat okupansi lahannya sudah sangat tinggi. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tangerang, Gresik, Pasuruan, hingga Sidoarjo telah berkembang menjadi pusat manufaktur nasional. Sebagian besar lahannya telah digunakan untuk pabrik, gudang, logistik, jalan, dan fasilitas utilitas. Menemukan lahan ratusan hektare untuk membangun PLTS di kawasan tersebut hampir mustahil.

Pilihan berikutnya tentu PLTS atap (rooftop solar).

Namun, solusi ini juga memiliki keterbatasan yang sering luput dari pembahasan publik.

Tidak semua bangunan industri dirancang untuk menerima beban tambahan dari panel surya beserta sistem pendukungnya. Banyak bangunan lama memerlukan penguatan struktur sebelum panel dapat dipasang. Selain itu, orientasi atap, kemiringan bangunan, keberadaan peralatan utilitas, hingga kebutuhan ruang untuk pemeliharaan membuat luas efektif pemasangan panel jauh lebih kecil dibandingkan luas bangunan.

Yang lebih penting lagi, kebutuhan listrik industri modern jauh melampaui kemampuan rooftop solar.

Sebuah fasilitas manufaktur besar dapat memiliki kebutuhan listrik puluhan megawatt secara berkelanjutan. Dalam banyak kasus, PLTS atap hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Artinya, rooftop solar merupakan bagian dari solusi, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban untuk memenuhi kebutuhan listrik hijau industri Indonesia.

Karena itu, menurut saya, pembangunan ground-mounted solar, floating solar, rooftop solar, bahkan pembangkit surya di kawasan yang jauh dari pusat beban harus dipandang sebagai satu sistem yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Di sinilah bottleneck kedua muncul.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, tetapi potensi tersebut tidak selalu berada di lokasi yang sama dengan lokasi konsumsi listrik. Sebagian besar permintaan listrik berasal dari kawasan industri di Jawa, sementara banyak lokasi dengan radiasi matahari tinggi justru berada di luar pusat-pusat manufaktur.

Artinya, membangun pembangkit saja tidak cukup.

Indonesia juga harus membangun jaringan transmisi yang mampu menghubungkan sumber energi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, saya berpendapat bahwa pembangunan jaringan listrik harus diposisikan sebagai investasi strategis yang setingkat pentingnya dengan pembangunan pembangkit. Tidak ada transisi energi tanpa transmisi. Listrik yang dihasilkan dari PLTS tidak akan memiliki nilai ekonomi apabila tidak dapat disalurkan ke kawasan industri, pusat data (data center), kawasan komersial, maupun permukiman.

Dalam konteks inilah diskusi mengenai power wheeling menjadi semakin relevan.

Bagi sebagian kalangan, isu tersebut sering dipahami semata-mata sebagai perdebatan regulasi. Padahal substansinya jauh lebih besar. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah mekanisme yang memungkinkan energi bersih diproduksi di lokasi yang paling efisien, kemudian disalurkan melalui jaringan secara andal kepada pengguna yang membutuhkannya. Bagi kawasan industri, kepastian mekanisme tersebut akan membuka ruang investasi baru sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik hijau bagi para tenant.

Persoalan berikutnya adalah kepastian kebijakan.

Dari berbagai diskusi dengan pelaku industri maupun investor, saya menangkap bahwa hambatan terbesar sering kali bukan keterbatasan modal. Investor global justru memiliki minat yang sangat besar terhadap proyek-proyek energi bersih di Indonesia. Yang mereka tunggu adalah kepastian mengenai regulasi, proses perizinan, mekanisme pembelian listrik, sertifikasi energi hijau, serta konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.

Karena itu, menurut saya, ukuran keberhasilan Roadmap 100 GW bukan semata-mata berapa gigawatt pembangkit yang berhasil dibangun setiap tahun.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa gigawatt listrik hijau yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh industri, pusat data, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan masyarakat.

Investor tidak menghitung berapa panel surya yang dipasang.

Investor menghitung berapa megawatt listrik hijau yang benar-benar tersedia saat pabrik mulai beroperasi.

Di titik inilah saya melihat tantangan Indonesia sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh banyak pihak. Jika IESR menekankan pentingnya mengubah potensi menjadi proyek-proyek yang bankable, maka dari perspektif kawasan industri saya melihat pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan proyek-proyek tersebut juga menjadi deliverable energy—energi yang benar-benar tersedia, dapat diakses, andal, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Target pembangunan 100 GW PLTS akan menjadi salah satu proyek transformasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak pernah ditentukan sepenuhnya oleh besarnya target pembangkit. Yang menentukan justru adalah kemampuan membangun seluruh ekosistem yang menopangnya.

Pengalaman negara-negara tetangga memberikan pelajaran yang menarik. Vietnam berhasil mempercepat pembangunan PLTS hanya dalam beberapa tahun melalui kombinasi kepastian regulasi, tarif yang menarik, kemudahan interkoneksi, dan proses perizinan yang relatif cepat. Malaysia terus memperluas program Large Scale Solar (LSS) dan Corporate Green Power Programme untuk memenuhi kebutuhan listrik hijau dunia usaha. Sementara Singapura, meskipun memiliki keterbatasan lahan, memilih untuk mengoptimalkan PLTS atap, PLTS terapung, sistem penyimpanan energi, dan perdagangan listrik lintas negara. Ketiga negara tersebut menunjukkan satu pelajaran penting: yang diperlombakan bukan lagi siapa yang memiliki matahari paling banyak, melainkan siapa yang mampu membangun ekosistem energi yang paling siap bagi investasi.

Indonesia tentu tidak perlu menyalin seluruh pendekatan tersebut. Karakter geografis, sistem kelistrikan, dan struktur industrinya berbeda. Namun, Indonesia perlu belajar bahwa percepatan transisi energi tidak pernah sepenuhnya bergantung pada teknologi. Ia bergantung pada kepastian kebijakan, kualitas institusi, dan kemampuan pemerintah dalam menghadirkan kepastian bagi investor.

Karena itu, menurut saya, Roadmap 100 GW setidaknya harus dibangun berdasarkan lima agenda besar.

Pertama, roadmap spasial. Pemerintah perlu menetapkan secara jelas lokasi pengembangan PLTS nasional berdasarkan kesiapan lahan, intensitas radiasi matahari, kedekatan dengan jaringan transmisi, serta pusat-pusat permintaan listrik. Peta tersebut harus membedakan mana yang dikembangkan melalui PLTS darat (ground-mounted), PLTS terapung (floating solar), PLTS atap (rooftop), maupun sistem terdistribusi di wilayah kepulauan. Dengan demikian, target kapasitas tidak berhenti sebagai angka agregat, tetapi berubah menjadi proyek-proyek yang konkret.

Kedua, roadmap jaringan listrik. Tidak ada transisi energi tanpa transmisi. Potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia tersebar jauh dari pusat konsumsi listrik. Karena itu, pembangunan jaringan transmisi harus diposisikan sebagai investasi strategis yang setingkat pentingnya dengan pembangunan pembangkit. PLN memegang peran sentral dalam agenda ini. Semakin kuat jaringan nasional, semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk menyerap energi terbarukan dalam skala besar.

Ketiga, roadmap regulasi. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai power wheeling, pembelian listrik hijau, Renewable Energy Certificate (REC), mekanisme perdagangan karbon, hingga penyederhanaan proses perizinan. Kepastian regulasi akan mempercepat investasi jauh lebih efektif dibandingkan sekadar memberikan insentif fiskal. Investor pada dasarnya mampu menghitung risiko bisnis, tetapi mereka sulit menghitung ketidakpastian kebijakan.

Keempat, roadmap industrialisasi. Program 100 GW seharusnya tidak berhenti sebagai proyek pembangunan pembangkit. Program ini harus menjadi momentum untuk membangun industri panel surya, baterai, inverter, kabel, sistem kontrol, hingga Battery Energy Storage System (BESS) di dalam negeri. Nilai tambah terbesar tidak berada pada panel yang dipasang, tetapi pada industri yang tumbuh di belakangnya. Jika dikelola dengan baik, target 100 GW dapat menjadi penggerak hilirisasi manufaktur nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Kelima, roadmap permintaan (demand creation). Selama ini diskusi energi lebih banyak berfokus pada sisi pasokan (supply). Padahal pembangunan pembangkit harus diikuti oleh penciptaan permintaan yang kuat. Kawasan industri, pusat data (data center), kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, bandara, kendaraan listrik, hingga elektrifikasi sektor komersial harus dipersiapkan sebagai pengguna utama listrik hijau. Dengan demikian, setiap megawatt yang dibangun memiliki kepastian pasar.

Di sinilah saya melihat peran strategis kawasan industri. Kawasan industri bukan hanya konsumen listrik terbesar, tetapi juga dapat menjadi platform untuk mempercepat transisi energi. Melalui pengembangan utilitas bersama, sistem distribusi yang terintegrasi, manajemen energi digital, serta koordinasi antar tenant, kawasan industri mampu mempercepat pemanfaatan energi bersih dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan secara individual oleh masing-masing perusahaan.

Dalam konteks tersebut, saya meyakini bahwa PLN merupakan bagian dari solusi, bukan semata-mata objek kritik. Tantangan yang dihadapi PLN sangat kompleks: menjaga keandalan sistem nasional sekaligus mengintegrasikan bauran energi terbarukan yang terus meningkat. Justru karena itulah ruang dialog antara PLN, pemerintah, kawasan industri, investor, pengembang energi terbarukan, dan pemerintah daerah perlu semakin terbuka. Semakin cepat berbagai bottleneck dibicarakan secara jujur, semakin cepat pula solusi dapat dirumuskan bersama.

Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan target yang lebih besar. Indonesia membutuhkan peta jalan yang lebih rinci.

Presiden telah memberikan arah melalui target 100 GW PLTS. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan visi tersebut menjadi agenda implementasi yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dalam ekonomi hijau, yang akan memenangkan persaingan bukanlah negara yang memiliki matahari paling melimpah, melainkan negara yang paling cepat mengubah cahaya matahari menjadi listrik, listrik menjadi investasi, investasi menjadi industri, dan industri menjadi kesejahteraan.

Indonesia tidak pernah kekurangan matahari.

Yang masih kita butuhkan adalah keberanian untuk menghilangkan bottleneck yang menghalangi cahaya itu menjadi kekuatan ekonomi bagi bangsa.

Oleh: Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang juga menjadi pembicara pada panel “Tactical Steps to Meet the Clean Energy Demand of the Industrial Sector” di Indonesia Solar Summit 2026

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya. Berikut lima fakta yang terungkap dari kasus tersebut.

1. Jasad korban dikubur di pekarangan rumah sendiri

Warga Desa Kaloran digegerkan dengan penemuan jasad Gatot yang dikubur di pekarangan rumahnya, Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Korban sebelumnya dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Penemuan tersebut langsung ditindaklanjuti Satreskrim Polres Nganjuk dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan intensif.

2. Kasus terungkap kurang dari 10 jam

Kerja cepat polisi membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad ditemukan, dua orang yang diduga terlibat berhasil diamankan di Kabupaten Sidoarjo.

Keduanya adalah DM (19), anak angkat korban, serta NJS (28), pacarnya.

“Iya, anak angkat korban. Diamankan di Sidoarjo,” kata Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca.

3. Polisi ungkap motif berbeda dari masing-masing pelaku

Hasil pemeriksaan menunjukkan kedua tersangka memiliki motif yang berbeda.

NJS mengaku nekat membantu menghabisi korban karena hubungan asmaranya dengan DM tidak mendapat restu. Selain itu, ia mengaku dijanjikan sejumlah uang apabila bersedia membantu menjalankan rencana tersebut.

“Yang bersangkutan (NJS) juga mengaku sedang menghadapi tekanan ekonomi karena keluarganya terlilit utang,” ujar Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan.

Sementara itu, DM mengaku telah lama menyimpan kemarahan kepada korban. Ia mengaku sejak kecil kerap menerima perlakuan kasar dari ayah angkatnya. Perasaan tersebut semakin membuncah setelah mengetahui dirinya bukan anak kandung korban.

“Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perbuatannya,” kata Didid.

4. Pembunuhan diduga sudah dirancang sejak beberapa hari sebelumnya

Polisi memastikan kasus ini bukan pembunuhan spontan. Berdasarkan penyidikan, kedua tersangka mulai menyusun rencana sejak Sabtu (11/7/2026), lalu mengeksekusinya pada Senin (13/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di rumah korban.

“Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu,” ujar AKP Sukaca.

Menurut penyidik, DM menjadi otak di balik pembunuhan tersebut. Ia yang menginisiasi rencana sekaligus membagi peran kepada NJS.

“Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan inisial DM. DM yang punya inisiatif merencanakan dan membagi peran masing-masing,” jelas Sukaca.

Saat kejadian, DM membekap mulut korban dari belakang, sementara NJS menjegal hingga korban terjatuh. Ketika korban sudah terlentang, NJS memegang kedua kaki korban. DM kemudian memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak tiga kali, menusuk bagian perut, lalu menggorok leher korban.

Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat putusnya pembuluh darah di leher. Tim forensik juga menemukan tiga luka akibat benturan benda tumpul di kepala serta satu luka tusuk di bagian perut.

Usai memastikan korban meninggal, kedua pelaku memindahkan jasad ke pekarangan rumah dan menguburkannya menggunakan cangkul sebelum melarikan diri.

5. Terancam hukuman mati

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain cangkul, palu, sepeda motor, telepon genggam, pakaian, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan dan penguburan korban.

Atas perbuatannya, DM dan NJS dijerat Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Berdasarkan informasi yang beredar, penangkapan ini bermula dari hasil pengembangan kasus yang sebelumnya sudah diungkap tim Satres Narkoba. Dari penelusuran tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mendapati oknum polisi itu berada di lokasi bersama para pemakai narkoba lainnya.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

"Info itu benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan berjalan. Untuk rincian lengkapnya silakan tanyakan langsung kepada Kasat Narkoba," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum merinci peran oknum tersebut, jumlah barang bukti yang disita, maupun status hukum resminya. Namun ditegaskan, penanganan perkara berjalan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, meskipun yang terlibat adalah sesama anggota.

Hal itu disampaikan Wabup Dirham saat menutup MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan Paud Al-Wardah, Jumat (17/7/2026).

Dirham menjelaskan, masa transisi sekolah merupakan fase penting untuk membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru.

"Selama satu minggu MPLS bertujuan mengenalkan adik-adik pada lingkungan sekolah yang baru. Dari SD ke SMP tentu ada perubahan, baik dalam interaksi sosial dengan teman sebaya maupun dengan kakak kelas," ujarnya.

Dirham menegaskan, MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

"Semoga lima hari pertama ini menjadi pondasi yang kuat bagi adik-adik untuk menjalani kehidupan di dunia pendidikan, menimba ilmu, meraih prestasi, dan menggapai cita-cita di masa depan," jelasnya

Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menjelaskan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.

"Kami ingin siswa baru merasa nyaman, tenang, dan betah belajar di sekolah. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga membutuhkan proses penyesuaian," tuturnya.

Ia berharap arahan dan motivasi yang diberikan Wakil Bupati Lamongan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa baru untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda panen raya tebu TNI yang merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Acara ini dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Kasi Humas Polres Malang, AKP M. Budiono, menjelaskan bahwa pengerahan personel ini melibatkan unsur Polres Malang beserta jajaran Polsek setempat, yang berkolaborasi penuh dengan TNI, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan instansi terkait lainnya.

"Polres Malang menerjunkan lebih dari 300 personel untuk melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Bapak Presiden. Personel kami ditempatkan pada titik-titik strategis mulai pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga pengawalan guna memastikan seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar," kata AKP Budiono.

Lebih lanjut, Budiono menegaskan bahwa seluruh personel telah mendapatkan pembagian tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengamanan VVIP. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna memitigasi berbagai potensi gangguan selama kunjungan kenegaraan tersebut berlangsung.

Mewakili pihak kepolisian, AKP Budiono juga mengimbau masyarakat luas untuk turut menyukseskan agenda ini dengan mematuhi arahan petugas di lapangan, terutama terkait manajemen rekayasa lalu lintas.

"Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas selama kunjungan Presiden berlangsung. Sinergi bersama masyarakat menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, aman, dan lancar," pungkasnya.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan dua tersangka jambret yang berhasil diamankan berinisal AG (26) dan AA (38) warga Kabupaten Malang. Salah satu tersangka berinisial AA merupakan residivis dalam kasus yang sama.

"Tersangka AA merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman penjara karena kasus jambret, tersangka baru keluar penjara beberapa bulan lalu," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencari sasaran pedagang sayur yang akan pergi ke pasar. Mereka beraksi antara pukul 02.00 sampai 04.00 WIB.

"Saat kondisi sepi, tersangka segera melancarkan aksinya dengan mengambil paksa tas milik korban," jelasnya.

Total ada 20 TKP di wilayah Tulungagung. Namun korban yang melapor ke polisi ada 12 orang. Selain itu ada tiga TKP di Blitar dan 4 TKP di Kediri.

"Bahkan salah satu korban berinisal M (61) pedagang sayur harus meninggal dunia setelah menjadi korban jambret di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung," paparnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 479 ayat 1 dan juncto Pasal 127 KUHP. Saat ini tersangka sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Tulungagung.

"Tersangka diancam dengan hukuman penjara 9 tahun," pungkasnya.

Ketua OC Muktamar Ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan hasil rapat akan menjadi pedoman kerja seluruh divisi panitia dalam menyiapkan tahapan teknis hingga pelaksanaan muktamar.

"Rapat pertama ini menghasilkan kesepahaman awal yang akan kami rumuskan menjadi blueprint persiapan Muktamar Ke-35 NU. Setelah itu masing-masing bidang dapat bergerak sesuai tugasnya," kata Gus Ipul, Kamis (17/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Steering Committee (SC) M. Nuh, Sekretaris OC Amin Said Husni, jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), perwakilan PWNU, PCNU, serta pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai tuan rumah.

Sejumlah kebutuhan dasar penyelenggaraan mulai dipetakan, mulai dari lokasi persidangan komisi, akomodasi peserta, konsumsi, hingga tempat pembukaan muktamar. Panitia juga menyusun skema pelayanan peserta agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib.

Selain itu, pengaturan arus kedatangan dan kepulangan peserta menjadi perhatian sejak tahap awal. Panitia ingin memastikan mobilitas ribuan peserta dan tamu undangan dapat berjalan lancar selama muktamar berlangsung.

Untuk mendukung pengamanan, OC menyiapkan sekitar 200 hingga 400 personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang akan ditempatkan di sejumlah titik strategis di kawasan kegiatan.

Koordinasi tidak hanya dilakukan melalui rapat formal. Menurut Gus Ipul, komunikasi antarbidang akan berlangsung setiap hari melalui pertemuan daring, telepon, maupun media komunikasi digital agar progres persiapan dapat dipantau secara berkala.

Rapat koordinasi berikutnya dijadwalkan berlangsung dua pekan mendatang dengan agenda mengevaluasi perkembangan setiap bidang sekaligus memfinalkan kebutuhan teknis penyelenggaraan.

Panitia juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan Penjabat Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang, serta berbagai unsur terkait diharapkan memperkuat kesiapan Muktamar NU sehingga berjalan aman, tertib, dan lancar.

Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen Muhammad Irhamni saat menghadiri Simposium Nasional Outlook Kejahatan SDA-LH 2026–2030 yang digelar Auriga Nusantara di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ia menilai forum tersebut memberikan banyak masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara lingkungan.

"Materi yang dipaparkan sangat bagus. Semua narasumber memiliki kompetensi tinggi, mulai dari mantan pimpinan KPK hingga para dekan yang aktif melakukan penelitian terkait kejahatan SDA-LH," ujar Irhamni.

Menurutnya, pelaku kejahatan lingkungan kini bekerja dengan pola yang semakin kompleks. Mereka memanfaatkan celah regulasi, menggunakan struktur korporasi, hingga membangun jaringan yang terorganisasi. Kondisi tersebut menuntut aparat memiliki kemampuan analisis yang sejalan dengan perkembangan modus operandi para pelaku.

Irhamni juga menilai ego sektoral masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus lingkungan. Karena itu, ia mendorong Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kementerian terkait membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi penting untuk membongkar jaringan mafia lingkungan yang selama ini beroperasi secara terstruktur.

Selain memperkuat koordinasi, Irhamni mengusulkan perubahan orientasi penegakan hukum. Penyidik, kata dia, perlu mengedepankan pendekatan follow the money dengan menelusuri aliran dana hasil kejahatan untuk mengungkap aktor utama dan korporasi yang menikmati keuntungan dari perusakan lingkungan.

"Pemulihan kerugian negara dan ekosistem jauh lebih penting daripada sekadar memenjarakan pelaku di lapangan," ujarnya.

Ia juga mendorong agar hasil penelitian akademik dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyidikan. Keterangan ahli lingkungan, riset perguruan tinggi, dan bukti ilmiah dinilai dapat memperkuat pembuktian di persidangan sekaligus mempersempit peluang pelaku lolos dari jerat hukum.

Bagi Irhamni, kejahatan SDA-LH tidak hanya berdampak pada kerusakan alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, keamanan energi, hingga kedaulatan negara. Praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, perdagangan satwa dilindungi, dan pencemaran lingkungan kerap melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara dengan nilai ekonomi yang besar.

Karena itu, ia meminta penanganan perkara lingkungan ditempatkan sebagai serious organized crime yang memerlukan respons cepat, terpadu, dan berbasis intelijen.

Irhamni menambahkan, keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan, melainkan kemampuan negara memutus rantai kejahatan dari hulu hingga hilir.

Aparat, lanjutnya, perlu memperkuat deteksi dini, meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga, serta memanfaatkan teknologi digital, analisis keuangan, dan pemetaan spasial dalam setiap penyidikan.

Untuk itu daa mengingatkan periode 2026–2030 akan menjadi fase penting bagi masa depan lingkungan Indonesia. Tanpa peningkatan kompetensi aparat dan koordinasi yang lebih kuat, kerusakan alam berpotensi menjadi permanen.

"Komitmen penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan menjadi warisan yang harus dijaga demi generasi mendatang," pungkasnya.
 
 
 
 

Penelitian sederhana dalam program ECOTON Microplastic Journey dilakukan pada Kamis (16/7). Para siswa mengambil sampel udara di ruang kelas dan aula, daun di sekitar sekolah, serta permukaan kulit untuk melihat seberapa dekat paparan mikroplastik dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil pengamatan menemukan partikel mikroplastik di seluruh media yang diperiksa. Pada sampel udara di dalam kelas yang diambil selama 10 menit ditemukan satu partikel berbentuk fiber dan tiga fragmen. Sementara di aula ditemukan enam fiber dan dua fragmen dalam durasi pengambilan yang sama.

Pengujian pada daun menemukan satu fragmen dan satu fiber, sedangkan pada permukaan kulit ditemukan sembilan partikel berbentuk fiber.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mikroplastik tidak hanya mencemari sungai dan laut, tetapi juga berada di udara yang dihirup manusia setiap hari serta dapat menempel pada tubuh.

Kondisi itu memperkuat pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menghentikan kebiasaan membakar sampah plastik yang menjadi salah satu sumber partikel mikroplastik di udara.

Kepala SMAN 1 Mantup, Mukrim, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan Program Sekolah Kreatif dan Inovatif yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekolah juga terus berupaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, salah satunya dengan menyediakan wadah guna ulang di sejumlah kantin.

"Kegiatan ECOTON Microplastic Journey memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa. Mereka tidak hanya menerima teori, tetapi juga membuktikan sendiri bahwa mikroplastik ada di sekitar mereka. Harapannya, kepedulian terhadap lingkungan tumbuh sejak hari pertama mereka masuk sekolah," katanya.

Antusiasme terlihat dari para peserta. Mauriz, siswi kelas X, mengaku baru pertama kali mengikuti praktik penelitian seperti itu.

"Aku senang banget ikut kegiatan ini karena di sekolahku sebelumnya belum pernah ada praktik seperti ini. Sekarang aku jadi tahu tentang mikroplastik," ujarnya.

Pengalaman serupa dirasakan Fiyah. Ia mengaku baru mengetahui bahwa asap pembakaran sampah plastik dapat menjadi sumber mikroplastik di udara.

"Sampah di rumah saya biasanya dibakar di pekarangan. Setelah ikut penelitian ini saya baru tahu pembakaran sampah plastik bisa menghasilkan mikroplastik yang setiap hari kita hirup. Pulang sekolah nanti saya mau bilang ke orang tua supaya tidak membakar sampah lagi karena berbahaya," tuturnya.

Melalui ECOTON Microplastic Journey, para siswa diharapkan mulai menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tumbler, memakai wadah makan yang dapat digunakan berulang kali, memilah sampah, serta tidak lagi membakar sampah plastik.

Langkah sederhana tersebut diyakini dapat membantu mengurangi pencemaran mikroplastik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lamongan, Achmad Edwyn Enedi mengatakan kebakaran menimpa rumah milik Ahmad Sultoni (49) yang berada di pemukiman padat penduduk tepatnya di jl. Suwoko, Keluarahan Telogoanyar, Lamongan. Diketahui, rumah tersebut digunakan sebagai kantor dan kegiatan administrasi LSM Alam Bersatu.

"Begitu mendapat laporan dari warga pada pukul 03.58 WIB, tim di pos induk Lamongan langsung terjun ke lokasi," ujarnya.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh warga setempat yang mencium bau hangus disertai kepulan asap dan kobaran api dari dalam rumah.

"Kebakaran diketahui oleh warga setempat. Armada kami berangkat pukul 04.00 WIB dan tiba di lokasi kejadian hanya dalam waktu lima menit, yakni pukul 04.05 WIB karena jaraknya relatif dekat, sekitar 3 kilometer," ujarnya.

Bidang Damkar Lamongan menerjunkan sedikitnya 2 unit armada pemadam bersama 7 personel. Setibanya di tempat kejadian kebakaran (TKK), petugas kemudian melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan sekitar.

Sementara untuk penyebab pastinya masih misterius, digaan semenyara yakni berasal dari konsleting aris listrik.

"Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik yang berada di dalam kamar. Api dengan cepat membesar karena material di dalam rumah," imbuh Edwyn.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka (nihil) dalam peristiwa menegangkan di waktu subuh ini. Kendati demikian, kerugian materiil akibat amukan si jago merah ditaksir mencapai Rp 150 juta rupiah karena bangunan utama dan inventaris kantor mengalami kerusakan cukup parah.