Kamis, 18 Jun 2026 09:46 WIB

Kampanye Pilpres, Kemendagri Imbau Kepala Daerah Tidak Berdayakan ASN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat menjadi keynot speakers di Unair, Surabaya, Senin (24/9/2018).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat menjadi keynot speakers di Unair, Surabaya, Senin (24/9/2018).

jatimnow.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan kepala daerah yang terlibat dalam juru kampanye capres-cawapres 2019.

"Kepala daerah itu adalah jabatan politis sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendukung pasangan capres-cawapres," tutur Tjahjo Kumolo saat menjadi keynot speakers di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (24/9/2018).

Baca Juga: Jadwal WFH ASN Pemprov Diubah Jumat, Apa Kabar Pelayanan Publik?

Menurut Tjahjo, pihaknya tidak perlu mengeluarkan imbauan khusus kepada kepala daerah yang turut mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu.

Namun, ia mengingatkan kepada kepala daerah yang terlibat dalam kampanye agar terlebih dahulu mengajukan cuti kepada Kemendagri.

"Ya tidak aturan khusus lah, mungkin jangan sampai mengabaikan tugas utamanya, agar proses dalam melayani masyarakat tetap berjalan dengan baik," terangnya.

Selain itu, ia mempertegas kepada kepala daerah yang menjadi jurkam Pilpres 2019 untuk tidak memberdayakan Aparatur Sipil negeri (ASN) maupun menggunakan aset-aset daerah untuk kepentingan kampanye.

"Intinya tidak diperbolehkan untuk memberdayakan ASN-nya serta menggunakan aset-aset negara," tegasnya.

Untuk saat ini, diketahui banyak kepala daerah di Jatim yang menyatakan akan terlibat dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019.

Baca Juga: Dosen Ilmu Politik Unesa Soroti Konsolidasi Kekuasaan-Strategi Geopolitik Nasional

Dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Maruf Amin di Jawa Timur, sebagian besar koordinator wilayah TKD Jatim diisi oleh bupati atau wali kota.

Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dipercaya menjadi Korwil Surabaya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjadi Korwil Sidoarjo.

Termasuk pula Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan beberapa kepala daerah lainnya.

 

Baca Juga: Jerit Istri Sah Oknum ASN BPKAD Jatim, Terbukti Berzina Tapi Belum Ditahan

 

 

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.