Banyuwangi Lakukan Penyesuaian Sistem Perencanaan SIPD Kemendagri

Penulis : Narendra Bakrie
| Senin, 26 Okt 2020 15:28 WIB

Bupati Anas saat berikan motivasi kepada para pejabat di Banyuwangi

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Bupati Abdullah Azwar Anas memberikan motivasi kepada pejabat penyusun program di lingkup Pemkab Banyuwangi untuk semangat dan cepat beradaptasi dengan sistem perencanaan informasi daerah (SIPD) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kemendagri.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan Kemendagri menyusun SIPD ini untuk diterapkan oleh daerah. Oleh karena itu, Anas meminta ASN daerah yang terkait bisa segera beradaptasi dan semangat dalam proses penyesuaian tersebut.

"Ini adalah sistem baru bagi kita, jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik. Memang awalnya pasti sulit, apalagi sistem yang selama ini kita kembangkan yaitu Simral sudah kita pakai dalam 10 tahun terakhir ini. Nmaun semua harus cepat beradaptasi untuk kemajuan bersama," ujar Anas dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (26/10/2020).

Sebelumnya Banyuwangi sendiri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) yang dikembangkan sejak tahun 2008.

Melalui sistem ini semua perencanaan mulai tingkat desa, hingga kabupaten, baik sistem penganggarannya, penatalaksanaannya hingga pelaporan keuangan daerah terintegrasi dan berkesinambungan. SIMRAL juga telah banyak di copy dan digunakan oleh banyak daerah di Indonesai.

"Harapan kami, semoga dengan penerapan sistem baru SIPD ini, akan semakin memudahkan daerah dalam semua proses pembangunan. Juga bisa membawa kemajuan bagi semua daerah di Indonesia," ujar Anas.

"Apalagi dengan SIPD pemerintah pusat bisa langsung memantau program pembangunan dan kondisi keuangan daerah, hingga pusat bisa langsung mengintervensi apabila ada daerah yamg mengalami defisit maupun hambatan lainnya," imbuh Anas yang juga ketua Asosiasi Kepada Daerah Indonesia (Apkasi) ini.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspotondo mengatakan para penyusun program (sungram) daerah telah menjalankan sejumlah tahap sosialisasi hingga pembelajaran langsung dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.

Sehingga Banyuwangi siap untuk melaksanakan perubahan sistem mulai tahun depan.

"Sejumlah kesulitan dan hambatan pasti ada, karena ini sistem yang benar-benar baru bagi kami. Namun karena sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan daerah, maka insyaallah proses adaptasinya bisa berlangsung dengan lebih cepat," ujar Suyanto.

Sedangkan untuk melakukan pengintegrasian SIPD dengan sejumlah sistem informasi lainnnya yang ada di daerah, diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan.

“Kami terus melakukan penyesuaian. Karena sistem baru, maka kami juga terus melakukan penyesuaian dengan sistem yang lain," pungkasnya.