1.200 Bidan di Kabupaten Pasuruan Terancam Tak Bisa Sekolah Profesi

jatimnow.com - Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2019 tentang kewajiban bidan memiliki sertifikasi profesi dalam membuka izin praktik kebidanan, akan berlaku Tahun 2025. Sebanyak 1.200 bidan di Kabupaten Pasuruan belum memiliki sertifikasi profesi.

Persoalan tersebut dibahas dalam hearing antara Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Pasurun bersama Komisi I, Komisi IV DPRD, Inspektorat dan dinas kesehatan (dinkes) di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga: Sengketa Lahan TNI AL dan Warga 10 Desa Pasuruan Temui Titik Terang di DPR RI

"Izin praktiknya itu sementara ini kita masih pakai ijazah D-3, kita masih dilegalkan. Tetapi pada Tahun 2025, kita harus mengikuti amanat undang-undang, harus ijazah profesi. Apabila tidak pakai ijazah profesi, ke depan bidan tidak bisa izin praktik, setelah 2025," jelas Ketua PC IBI Pasuruan, Sri Sudarti, Senin (3/8/2020).

Sri Sudari menambahkan bahwa bidan-bidan di Kabupaten Pasuruan mengaku siap mengikuti amanat undang-undang. Namun hal itu terganjal dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015, tentang izin belajar, tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil.

"Kendalanya izin. Karena kan ASN harus ada izinnya. Kita kepinginnya semua sama-sama legal, kita punya ijazah profesi tapi ada legalitas izin belajar. Peraturan Nomor 39 Tahun 2015 perlu diperbaiki, karena ada UU No. 4 Tahun 2019," tegasnya.

Baca Juga: Komisi D DPRD Jember Soroti Adanya Kepala Puskesmas yang Rangkap Jabatan

Dengan kemudahan izin belajar bagi bidan tersebut, IBI berharap pelayanan bidan di Kabupaten Pasuruan semakin berkualitas.

"Kami sangat berharap ada fasilitas untuk pendidikan bidan. Kalau toh sudah profesi, kita tidak berhenti di sini. Karena bagimana pun ilmu itu berkembang," ungkapnya.

Baca Juga: Simak Rekayasa Lalu Lintas Dampak Pembangunan Jembatan Bokwedi Pasuruan

Mendapati permintaan para bidan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman menyebut bahwa Komisi 1 akan meminta kepada Bupati Pasuruan dengan memberikan rekomendasi tertulis, agar segera mengubah Perbub Nomor 39 Tahun 2015.

"Bila tidak, wallahualam. Maka bidan tidak bisa praktik. Untuk mencegah itu, maka Perbub harus diubah sebagai dasar surat izin belajar," pungkas Kasiman.

Editor : Narendra Bakrie

URL : https://jatimnow.id/baca-28524-1200-bidan-di-kabupaten-pasuruan-terancam-tak-bisa-sekolah-profesi