Pulihkan Ekonomi, Pemda Diminta Maksimalkan Serapan Belanja APBD 2020

jatimnow.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 di Dyandra Convention Center, Senin (27/7).

Dalam rakor tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong bupati dan wali kota tidak lagi menahan anggaran belanja APBD guna memaksimalkan pemulihan ekonomi Jatim.

Baca Juga: KPK Angkut 2 Koper Hitam Usai Periksa 15 Saksi Dana Hibah Jatim di Probolinggo

Namun ia tetap berpesan bahwa pemulihan ekonomi harus tetap beriringan dengan pengendalian penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

"Pada situasi sekarang kita harus bisa memaksimalkan realisasi anggaran, utamanya untuk mendorong sektor UMKM di lingkungan kabupaten/kota dimana bupati/wali kota menjadi komandannya. Tapi gas dan rem harus benar-benar diatur agar kedua upaya ini bisa berjalan beriringan," kata Gubernur Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (28/7/2020).

Dalam rakor ini hadir bupati/wali kota se Jatim, serta sekda dan inspektorat kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain wakil gubernur, Ketua DPRD Jatim, Kajati Jatim, Kasdam V/ Brawijaya, Wakapolda Jatim, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Jatim, Kepala BPKP, dan Sekdaprov Jatim.

Khofifah menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 yaitu mendorong sektor UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. Ini penting, karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Jatim.

Untuk itu, Khofifah meminta kepada bupati/wali kota se-Jatim untuk memaksimalkan realisasi anggaran guna mendorong UMKM agar bisa tetap survive dan dapat menggerakkan roda ekonomi di tengah krisis ekonomi agar bisa terungkit.

"Kepada para bupati/wali kota kami minta supaya bisa terbangun sinergitas. Apalagi, sesuai arahan Bapak Presiden harus diperhatikan kapan gas dan rem dijalankan. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap diprioritaskan, sementara pergerakan ekonomi sudah harus digerakkan. Keseimbangan antara pengendalian Covid dan pemulihan harus di dalam keberseiringan,” tandasnya.

KPK Puji Realisasi PAD Jatim yang Progresif di Tengah Pandemi

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengapresiasi realisasi PAD Provinsi Jatim meningkat di atas 50 persen.

"Kalau boleh saya belajar untuk dibagikan ke daerah lain. Kalau boleh dibagikan tipsnya bagaimana penerimaannya bisa hampir 50 persen, tetapi untuk PAD bisa 68 persen. Rata-rata PAD lain 40 persen saja sudah susah sekarang, apalagi industrinya wisata," ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi Ngagel Surabaya Mati Suri, Pemprov Jatim Diminta Turun Tangan

Pasalnya dalam forum tersebut Gubernur Khofifah menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim per semester I Tahun Anggaran 2020.

Realisasi pendapatan Pemprov Jatim di tahun anggaran 2020 hingga semester I / 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 13.607.207.898.986,69 atau 49,94 persen dari target pendapatan Rp. 27.249.585.125.210.

Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp. 9.286.912.187.482,92 (68,67 persen), Dana Perimbangan Rp. 4.276.650.954.838,77 (31,54 persen), serta lain-lain pendapatan Rp. 43.644.756.665 (26,25 persen).

Sedangkan realisasi belanja semester I tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 36,41 persen senilai Rp. 10.710.843.062.040,13 dari total target 29.417.497.514.834.

Terdiri dari belanja langsung mencapai Rp. 7.790.439.473.539,20 atau 38,20 persen dan belanja tidak langsung mencapai Rp. 2.609.596.107.135,41 atau 28,92 persen.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 14 Juli 2020 BPKAD Provinsi Jatim, anggaran pendapatan kabupaten/kota se-Jatim Rp. 87,03 Triliun dengan realisasi mencapai Rp 42,159 Triliun.

Baca Juga: Jerit Istri Sah Oknum ASN BPKAD Jatim, Terbukti Berzina Tapi Belum Ditahan

Sedangkan alokasi anggaran belanja kabupaten/kota se-Jatim mencapai Rp. 98,198 Triliun dengan realisasi belanja kabupaten/ kota se-Jatim sebesar Rp. 35,136 Triliun.

Senada dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi A Johansyah mengapresiasi UMKM Jatim termasuk pengrajin batik. Sekarang mereka ikut menghasilkan produk masker dari batik.

"Kita mengapresiasi UMKM Batik Jatim. Luar biasa mereka," pujinya.

Ia mengajak bersama-sama menyusun protokol kesehatan yang built in dalam pertumbuhan ekonomi. Dicontohkan daerah pariwisata, sektor jasa, restoran dan hotel.

"Kita gabung suatu protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru, sehingga ini bisa membantu atau tidak menghambat sektor ekonomi," tandasnya.

Editor : Sandhi Nurhartanto

URL : https://jatimnow.id/baca-28397-pulihkan-ekonomi-pemda-diminta-maksimalkan-serapan-belanja-apbd-2020