TAG : Upah Minimum Provinsi

Selasa, 10 Des 2024 13:23 WIB

Sekda Tuban Ikuti Rakor Kemendagri, Bahas Inflasi dan Upah Minimum

Dalam rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk 2025.

Kamis, 23 Nov 2023 14:43 WIB

SPSI Ponorogo Tuntut UMK 2024 Naik 15 Persen, 30 November Siap Unjuk Rasa

"Kalau bisa ya naik 15 persen itu permintaan kami (SPSI) Ponorogo," ujar Edy.

Selasa, 21 Nov 2023 17:31 WIB

Serikat Pekerja Jatim Tolak Kenaikan UMP 6,13 Persen, Ancam Demo Besar-besaran

Jazuli mengatakan kenaikan tersebut tak memperhatikan rasa keadilan bagi buruh.

Selasa, 21 Nov 2023 14:15 WIB

UMP Jatim 2024 Naik 6,13 Persen

Dengan menggunakan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sebagai dasar perhitungan penyesuaian Upah Minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Senin, 20 Nov 2023 18:09 WIB

Buruh Demo di Grahadi Surabaya, Tuntut Kenaikan UMP Jatim 15 Persen

Menurut Nuruddin, ketika perhitungan upah menggunakan PP No. 51 tahun 2023, kenaikan upah tidak akan terlalu signifikan karena lebih rendah dari nilai inflasi.

Senin, 20 Nov 2023 16:22 WIB

Buruh Demo Kenaikan UMP di Grahadi, Hindari Kemacetan di Ruas Jalan Ini

Kemacetan tak bisa dihindari dari jalan Darmo, usai KBS. Antrian pun mengular hingga saat ini.

Rabu, 09 Agu 2023 17:33 WIB

Ratusan Buruh Unjuk Rasa di depan Grahadi Surabaya, Meminta Kenaikan Upah 15%

Permintaan kenaikan upah sebesar 15 persen tersebut dibarengi dengan permintaan pencabutan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja.

Senin, 28 Nov 2022 19:44 WIB

UMP 2023 Jawa Timur Naik 7,8 Persen

Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Jatim.

Rabu, 16 Feb 2022 13:33 WIB

Ribuan Buruh di Jatim Demo, Tuntut Revisi Dana JHT, UMP hingga UMSK

"Dana JHT bukan pemberian pemerintah, tetapi merupakan iuran bersama antara buruh dan pengusaha. Jadi tidak tepat jika Pemerintah ikut mengatur," katanya.