DPR Kawal PMN Rp4 Triliun untuk Tiga Kapal Baru PELNI

jatimnow.com - Komisi XI DPR RI memastikan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp4 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) tetap berjalan sesuai rencana. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengadaan tiga kapal penumpang baru guna memperkuat layanan transportasi laut bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri mengatakan kunjungan kerja ke PELNI dilakukan untuk memantau realisasi PMN sekaligus melihat kesiapan perusahaan dalam menjalankan program pembaruan armada.

Baca Juga: Adela Kanasya Adies Jaga Soliditas Jaringan Relawan Surabaya

Menurut Hanif, sebagian armada PELNI saat ini masih berada dalam kondisi layak operasi. Namun usia sejumlah kapal sudah cukup tua sehingga membutuhkan penggantian secara bertahap.

"Kelayakan kapal sejauh ini masih baik. Hanya saja memang ada beberapa kapal yang usianya sudah tua. Karena itu pemerintah memberikan PMN untuk mendukung pembaruan armada. Realisasinya masih berjalan sesuai rencana meskipun terdapat sedikit penyesuaian jadwal," ujar Hanif usai kunjungan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (19/6).

Komisi XI juga meninjau fasilitas di atas kapal selama kunjungan berlangsung. Dari hasil pengamatan, kualitas layanan dan fasilitas penumpang dinilai mengalami perbaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Hanif menegaskan pengawasan DPR bertujuan memastikan dana negara yang dikucurkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pengguna transportasi laut yang selama ini bergantung pada layanan PELNI.

"Kami ingin memastikan PMN digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang baik, dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Karena PELNI melayani kebutuhan transportasi publik, penggunaan dana harus efektif dan efisien," tegasnya.

Komisi XI DPR RI meninjau armada PT PELNI di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk memastikan penggunaan PMN berjalan sesuai rencana dalam mendukung pengadaan tiga kapal baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. (Foto: Ali Masduki/jatimnow.com)

Direktur Armada dan Teknik PELNI Kokok Susanto menjelaskan dukungan pemerintah terhadap pengadaan kapal PELNI diberikan melalui PMN yang disetujui dalam dua tahap, yakni Rp1,5 triliun pada 2024 untuk uang muka dan Rp2,5 triliun pada 2025 sebagai pelunasan.

Saat ini proyek masih berada pada tahap penyusunan desain kapal. Konsultan desain telah ditetapkan dan perusahaan segera memasuki tahap penandatanganan kontrak.

"Proses desain diperkirakan berlangsung sekitar 17 bulan. Pada tahap tersebut akan ditentukan berbagai spesifikasi, mulai dari mesin, kapasitas kapal hingga jenis muatan yang dapat diangkut," ungkapnya.

Setelah desain selesai, proyek akan berlanjut ke tahap pembangunan kapal. PELNI menargetkan kapal pertama, kedua, dan ketiga dapat diserahkan secara bertahap mulai 2029.

Kokok Susanto menyambut positif pengawasan DPR dan pemerintah terhadap penggunaan PMN. Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menjaga tata kelola proyek tetap berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Sengketa Lahan TNI AL dan Warga 10 Desa Pasuruan Temui Titik Terang di DPR RI

Saat ini PELNI mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani berbagai wilayah Indonesia. Namun jumlah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kokok Susanto mengakui tingginya permintaan layanan transportasi laut membuat perusahaan masih membutuhkan dispensasi operasional untuk menjaga konektivitas antardaerah.

"Kalau jumlah armada sudah ideal, tentu tidak akan ada kebutuhan dispensasi tambahan. Permintaan masyarakat masih tinggi sementara jumlah kapal yang tersedia terbatas," terangnya.

Meski demikian, seluruh armada tetap berada dalam pengawasan regulator melalui program perawatan berkala, docking, uji petik, serta pemeriksaan perlengkapan keselamatan oleh Kementerian Perhubungan.

PELNI juga memastikan kenaikan biaya bahan bakar tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Hal itu didukung skema Public Service Obligation (PSO) yang membuat kebutuhan BBM mendapatkan subsidi pemerintah.

Menurut Kokok Susanto, dukungan dari Pertamina, BPH Migas, dan Kementerian ESDM membuat layanan angkutan laut tetap dapat berjalan dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

Penumpang bersiap naik ke kapal PELNI di pelabuhan keberangkatan. Selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 15 Agustus 2026, pemerintah memberikan diskon tiket kapal sebesar 30 persen dari tarif dasar untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong penggunaan transportasi laut antarpulau. (Foto: Ali Masduki/jatimnow.com)

Baca Juga: Adela Kanasya Adies Tebar Kurban untuk Warga Surabaya dan Sidoarjo

Diskon Tiket 30 Persen Selama Libur Sekolah

Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy mengungkapkan pemerintah kembali memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal sebesar 30 persen dari tarif dasar selama periode libur sekolah.

Program berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Besaran potongan harga disesuaikan dengan tarif dasar masing-masing rute.

Hingga 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB, realisasi program telah menjangkau 169.667 penumpang atau 24,4 persen dari target 693.690 penumpang. Penyerapan anggaran mencapai Rp17,6 miliar atau 26,2 persen dari total pagu Rp67,3 miliar.

Data PELNI mencatat Makassar, Baubau, Ambon, Tanjung Priok, dan Batam menjadi lima pelabuhan keberangkatan terpadat selama program berlangsung. Sementara ruas Belawan-Batam, Batam-Belawan, Batam-Tanjung Priok, Makassar-Baubau, serta Baubau-Makassar menjadi rute dengan jumlah penumpang tertinggi.

Program diskon tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa liburan sekaligus memperkuat akses transportasi laut ke berbagai wilayah Indonesia.

Editor : Ali Masduki

URL : https://jatimnow.id/baca-85378-dpr-kawal-pmn-rp4-triliun-untuk-tiga-kapal-baru-pelni