Mahasiswa Universitas Brawijaya Tolak Kampus Kelola SPPG, Rektorat Bungkam
- Penulis : Avirista Midaada
- | Selasa, 09 Jun 2026 21:20 WIB
jatimnow.com - Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menolak kampus mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk penolakan, hari ini, Selasa (9/6/2026) puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Rektorat UB.
Massa mahasiswa membawa sejumlah poster kecil bergambarkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah spanduk besar penolakan dengan tulisan 'Tolak SPPG UB'. Salah satu poster mempelesetkan kepanjangan SPPG menjadi 'Satuan Penjilat Prabowo Gibran', sebagai bentuk kritikan kepada UB yang hendak mengelola SPPG untuk program tersebut.
Baca Juga: Petani Jember Belum Rasakan Manfaat Ekonomi Program MBG
Pada orasinya beberapa mahasiswa menyoroti UB yang bermaksud mendirikan SPPG untuk living laboratorium dan ajang edukasi, padahal di beberapa MBG disebut membuat kejadian keracunan. Teriakan yel-yel penolakan SPPG yang dikelola UB dan orasi disuarakan bergantian oleh mahasiswa.
Mereka juga menuntut agar pihak rektorat atau perwakilannya menemui mahasiswa. Tapi sayang hingga sore hari sekitar pukul 16.30 WIB, tidak ada satu pun pihak rektorat yang menemui perwakilan mahasiswa.
Massa juga sempat membacakan empat tuntutan untuk mempublikasikan dokumen dan kajian ilmiah terkait pengelolaan SPPG yang dicanangkan Universitas Brawijaya, sebelum mengakhiri aksinya. Mereka menilai kajian ilmiah dan dokumentasi proses pengelolaan SPPG itu merupakan milik publik, karena pengelolaan program MBG yang berasal dari pajak rakyat.
"Kami menuntut Rektorat UB untuk segera membuka dan mempublikasikan secara penuh seluruh proses, dokumen, dan hasil kajian akademik terkait rencana pengelolaan SPPG, termasuk siapa saja yang terlibat, apa yang dikaji, kepada siapa hasilnya akan diserahkan, dan atas dasar mandat kelembagaan apa kajian ini dijalankan," kata Muhammad Arifin Ilham, koordinator aksi.
Mahasiswa juga menuntut agar pihak rektorat melibatkan seluruh civitas akademi, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dalam pengambilan keputusan pengelolaan MBG. Hal ini karena kebijakan itu menyangkut banyak kepentingan.
"Keputusan institusional yang menyentuh misi universitas tidak boleh lahir dari meja diskusi tertutup antara pimpinan kampus dan Badan Gizi Nasional. Ia harus lahir dari pergumulan bersama, dari perdebatan yang riuh, dari suara yang paling pinggir sekalipun," ucapnya.
Mahasiswa juga meminta agar pihak pejabat rektorat UB untuk tidak menutup mata dengan kondisi carut marut pengelolaan MBG, mulai maraknya kasus keracunan massal, dugaan jual beli SPPG, hingga korupsi yang muncul di Badan Gizi Nasional (BGN), sebagaimana kasus yang menyeret eks Kepala BGN Dadan Hendaryana.
Baca Juga: Monopoli Suplier Menjadi Penyebab Dapur SPPG di Tulungagung Tutup Sementara
"Kami menuntut Rektorat UB untuk menyatakan secara terbuka posisi institusional UB terhadap wacana SPPG berbasis evaluasi empiris atas krisis yang telah terdokumentasi pada SPPG non-kampus, termasuk keracunan massal, korupsi sistematik, dan prekarisasi tenaga kerja. Posisi yang dibangun hanya dari narasi living laboratory dan circular economy tanpa mempertimbangkan beban krisis ini bukan posisi akademik. Ia adalah posisi politis yang mengenakan kostum ilmiah," jelas Ilham saat membacakan tuntutan di hadapan peserta aksi.
Di poin kempat atau terakhir massa menuntut Rektorat UB untuk menjamin bahwa tidak ada keputusan final terkait pendirian SPPG yang diambil sebelum ketiga tuntutan di atas dipenuhi. Kecepatan bukanlah kebajikan ketika yang dipertaruhkan adalah watak institusional universitas ini untuk satu generasi ke depan.
Inisiator aksi Raffi Azzani, mengungkapkan perlunya pihak rektorat UB membuka transparansi ke mahasiswa dan ke publik, terkait naskah akademik yang dijadikan acuan dalam proses pengelolaan SPPG. Apalagi jika landasannya berlandaskan riset penelitian, perlu dilakukan pembukaan riset itu ke publik, apalagi sejak awal penyelenggaraan MBG banyak persoalan.
"Padahal sejak awal sudah jelas bahwa MBG ini bermasalah. Dan kalau mau ngomongkan naskah akademik, kenapa ikut mengelola, harusnya cukup membuat pilot project, teman-teman KKN suruh mengawal pilot project itu. Enggak usah kampus ikutan mengelola," kata Raffi Azzani.
Baca Juga: Persyaratan Belum Tuntas, Belasan SPPG di Tulungagung Mendapat Sanksi Suspend
Menurutnya, jika memang benar UB mengelola MBG dan membuat SPPG justru itu bagian dari komersialisasi perguruan tinggi. Apalagi UB berstatus PTN Badan Hukum, yang berhak mengelola usahanya sendiri melalui PT Brawijaya Multi Usaha, sehingga bisa jadi pengelolaan MBG oleh UB, jadi ajang mencari uang baru.
"Kita melihat bahwa ini adalah implikasi dari komersialisasi perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi itu tidak punya otonomi, justru karena PTN-BH itu, akhirnya UB kekurangan dana dari negara, akhirnya harus cari-cari cuan gitu," terang dia.
"Jadi, karena UB mengkhianati Tri Dharma Perguruan Tinggi, akhirnya kita ingin supaya UB ini kembali pada marwahnya, pada tri dharma Perguruan Tinggi," imbuhnya.
Sayang hingga aksi berakhir tak ada reaksi dan jawaban dari pihak rektorat maupun perwakilannya. Awak media yang mencoba mengonfirmasi ke pihak rektorat juga belum ada respon apapun terkait wacana pengelolaan MBG oleh Universitas Brawijaya.
Editor : Yanuar D
