DPRD Jember Soroti Potensi Konflik Pilkades 2027, Politik Uang Jadi Pemicu Utama
- Penulis : Yanuar D
- | Selasa, 05 Mei 2026 21:20 WIB
jatimnow.com - Komisi A DPRD Jember menyoroti potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Salah satu faktor utama yang dinilai memicu konflik adalah praktik money politic.
Diketahui, sebanyak 161 desa di Kabupaten Jember akan menggelar Pilkades pada tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Jember pun akan membentuk panitia Pilkades di tingkat kabupaten untuk mendukung pelaksanaan tersebut.
Baca Juga: Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, potensi konflik tidak semata-mata dilihat dari kejadian sebelumnya, melainkan dipicu oleh praktik money politic yang kerap terjadi dalam kontestasi Pilkades.
“Kerawanan konflik bukan diukur dari kejadian sebelumnya. Dari telaah saya, konflik biasanya muncul saat praktik money politik terjadi. Jika skalanya sudah besar, itu sangat berbahaya,” ujarnya.
Budi juga menyoroti potensi keberpihakan dalam pembentukan panitia Pilkades. Ia menilai, calon kepala desa petahana (incumbent) berpeluang mengondisikan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga panitia Pilkades.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu konflik karena adanya kepentingan dari pihak tertentu.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jember Capai 6,35 Persen, Tertinggi di Kawasan Sekar Kijang
“Panitia yang diisi oleh orang-orang dekat calon petahana sangat rawan menimbulkan konflik. Ini perlu menjadi perhatian dalam pemetaan potensi kerawanan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menilai calon kepala desa dengan kekuatan modal besar berpotensi memperparah persaingan tidak sehat. Praktik saling “adu uang” antar kandidat dinilai menjadi salah satu sumber gesekan di masyarakat.
“Sering terjadi, jika satu calon memberi Rp50 ribu, calon lain yang memiliki modal lebih besar akan memberi lebih dari itu. Ini yang memicu konflik,” tambahnya.
Oleh karena itu, Komisi A DPRD Jember meminta DPMD untuk melakukan pemetaan terhadap calon-calon kepala desa yang dinilai potensial, termasuk dari sisi kekuatan modal dan pengaruhnya di masyarakat.
Baca Juga: Petani Sekti Ngadu ke DPRD Jember, Desak GTRA Selesaikan Persoalan
Budi menegaskan, Pilkades yang sehat seharusnya berjalan secara demokratis berdasarkan pilihan hati nurani masyarakat, bukan karena pengaruh uang.
“Saya minta calon-calon potensial dipetakan di setiap kecamatan. Jika ingin demokrasi berjalan dengan baik, harus berdasarkan pilihan rakyat yang murni,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar proses pengisian anggota BPD dan panitia Pilkades dilakukan secara tertib dan transparan secara administratif guna mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Editor : Yanuar D
