Mahasiswa Sebut Kinerja DPRD Tulungagung Lemot Pasca OTT Bupati Gatut Sunu
- Penulis : Bramanta Pamungkas
- | Kamis, 23 Apr 2026 14:25 WIB
jatimnow.com - Aliansi mahasiswa menggelar demo di Gedung DPRD Tulungagung, Rabu (23/4/2026). Mereka menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Gatut Sunu Wibowo.
Sekitar pukul 11.30 WIB aliansi mahasiswa dari DEMA UIN SATU dan PC PMII Tulungagung melakukan long march menuju Gedung DPRD Tulungagung. Perwakilan mahasiswa secara bergantian melakukan orasi mengkritisi kasus korupsi yang terjadi di Tulungagung.
Baca Juga: Datangi DPRD, PPPK Paruh Waktu di Tulungagung Wadul Gaji Tak Layak
Tak berselang lama mahasiswa membakar ban bekas di depan Gedung DPRD. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap buruknya tata pemerintahan di Kota Marmer.
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi menyatakan dukungan penuh terhadap KPK yang telah melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Dia meminta KPK mengusut tuntas praktik korupsi di Pemkab Tulungagung.
"Kami meminta agar KPK menuntaskan proses penyidikan di Pemkab Tulungagung, agar praktik korupsi dapat diberantas," ujarnya.
Mahasiswa juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Tulungagung. Mereka menilai DPRD gagal dalam menjalankan pengawasan dan penganggaran di Pemkab Tulungagung.
"Kami melihat kerja DPRD lemot. Seharusnya, DPRD harus sigap melihat setiap anggaran yang rentan dilakukan korupsi," terangnya.
Selain itu, mahasiswa meminta BKPSDM Tulungagung dilakukan evaluasi. BKPSDM harus bertanggung jawab terhadap ASN agar bebas dari ancaman kepentingan apapun.
Baca Juga: Plt Bupati Ahmad Baharudin dan 9 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK
"Kami sempat bertanya kepada BKPSDM terkait pengangkatan kepala OPD. Ternyata tidak semua kepala OPD memiliki kompetensi yang sesuai dengan OPD. Maka harus ada evaluasi," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tulungagung, Asrori mengungkapkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sesuai kondisi yang terjadi di Tulungagung. Kekecewaan yang dirasakan mahasiswa juga dirasakan anggota DPRD Tulungagung.
"Berulang kali kami ingatkan Bupati agar hati-hati dalam menggunakan anggaran dan terbuka. Semata-mata ingin menjadikan Tulungagung lebih baik," ungkapnya.
DPRD Tulungagung berjanji akan mengawal tuntutan mahasiswa. Serta meneruskan tuntutan mahasiswa kepada eksekutif agar ditindak lanjuti.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Nonaktif, KPK Periksa 9 Saksi di Polda Jatim
"Kami akan kawal tuntutan mahasiswa. Akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kami teruskan ke eksekutif," paparnya.
Asrori mengingatkan eksekutif agar hati-hati dalam menggunakan anggaran secara transparan. Kerjakan kegiatan sesuai pos anggaran pada RAPBD.
"Pola yang dilakukan Bupati kami tidak tahu, dan itu diluar fungsi pengawasan kami," pungkasnya.
Editor : Yanuar D
