Hadapi EUDR, BSN Perkuat Akreditasi ISPO Sawit Nasional

jatimnow.com - Tekanan regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai terasa bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Aturan tersebut mewajibkan setiap produk sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa terbukti bebas dari deforestasi sejak 2020.

Baca Juga: BSN Dorong Penguatan Metrologi untuk Kebijakan Berbasis Data

Kondisi itu mendorong penguatan sistem sertifikasi ISPO agar produk sawit nasional tetap kompetitif dan diterima di pasar internasional.

Bagi jutaan petani dan pelaku usaha, kebijakan tersebut berdampak langsung. Tanpa sistem ketertelusuran yang kuat, akses pasar bisa tertutup.

Risiko paling besar mengintai petani kecil yang masih terbatas dari sisi biaya, teknologi, dan pemahaman regulasi global.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menyebut kebutuhan akan data yang akurat menjadi syarat utama dalam memenuhi ketentuan tersebut.

“Pemenuhan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data akurat. Akreditasi menjadi kunci agar hasil sertifikasi dipercaya, baik di dalam negeri maupun global,” ujarnya dalam peluncuran skema akreditasi KAN untuk ISPO di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebagai respons, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) meluncurkan skema akreditasi terbaru untuk lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Skema tersebut mencakup seluruh rantai industri, mulai dari perkebunan, industri hilir, hingga bioenergi.

Baca Juga: Mau Produk Tembus Minimarket? Simak Bocoran BSN Soal Sertifikasi SNI UMKM 2026

Langkah tersebut memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar internasional. Sertifikasi tidak lagi parsial, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga meningkatkan konsistensi dan kredibilitas.

Namun, penyesuaian tersebut tidak ringan. Kewajiban legalitas lahan, tata kelola, serta proses audit meningkatkan biaya kepatuhan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk sistem informasi geospasial, juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Di tengah tantangan tersebut, peluang tetap terbuka. Penguatan ISPO dinilai dapat mendorong praktik usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemerintah juga telah memperluas cakupan sertifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, yang mencakup sektor hulu hingga hilir.

Baca Juga: Transformasi Layanan Kesehatan, BSN dan Kemenkes Dorong SNI Smart Hospital

Saat ini, sebanyak 28 lembaga sertifikasi telah terakreditasi untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Jumlah tersebut akan terus diperluas agar mampu menjangkau sektor industri hilir dan bioenergi.

Kristianto menilai keberhasilan sistem tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, hingga petani menjadi penentu.

“Dengan kerja sama yang solid, kelapa sawit Indonesia mampu menjawab tantangan global, termasuk EUDR, dan tetap menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi,” katanya.

Penguatan akreditasi ISPO menjadi langkah penting agar sawit Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat.

Editor : Ali Masduki

URL : https://jatimnow.id/baca-83564-hadapi-eudr-bsn-perkuat-akreditasi-ispo-sawit-nasional