Komisi A DPRD Jember Soroti Wacana Pilkades Swadaya, Dinilai Rawan Kepentingan
- Penulis : Bramanta
- | Selasa, 07 Apr 2026 11:15 WIB
jatimnow.com - Komisi A DPRD Jember menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara swadaya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Skema pembiayaan yang tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai membuka celah ketidakadilan bagi para calon kepala desa.
Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menyatakan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, Pilkades serentak seharusnya dibiayai oleh APBD. Hal tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Baca Juga: Petani Sekti Ngadu ke DPRD Jember, Desak GTRA Selesaikan Persoalan
“Kalau Pilkades sesuai peraturan itu serentak, tentunya dibiayai oleh APBD. Itu sudah diatur dalam perundang-undangan kita,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurut Tabroni, jika pembiayaan dibebankan kepada calon kepala desa, hal itu justru akan memberatkan peserta kontestasi, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Ia menilai kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan antar calon.
“Kalau swadaya, persediaan dana tiap calon pasti berbeda. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan, ada yang kuat secara finansial, ada yang tidak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa skema swadaya berpotensi membuka peluang intervensi pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu di desa. Hal ini dinilai dapat memengaruhi independensi calon kepala desa serta hasil pemilihan.
Baca Juga: Kecewa Harga Mentimun Rp500 per Kg, Petani Jember Bagikan Panen Gratis
“Bisa saja calon yang punya potensi menang tapi tidak punya biaya, akhirnya didanai pihak tertentu. Itu yang rawan konflik kepentingan,” jelasnya.
Tabroni juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkades serentak secara swadaya. Ia membedakan hal tersebut dengan skema Pergantian Antar Waktu (PAW) yang memiliki ketentuan tersendiri.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi A DPRD Jember berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna membahas lebih lanjut persoalan tersebut.
Baca Juga: Warga Mayang Jember Syok Temukan Kerangka Manusia Saat Panen Singkong
“Nanti ketika tahapan sudah mendekati, kami akan panggil OPD terkait untuk berdiskusi. Termasuk menelaah apakah skema swadaya ini melanggar aturan atau tidak,” pungkasnya.
Pilkades serentak di Kabupaten Jember sendiri direncanakan akan digelar pada 2027 mendatang, sehingga berbagai aspek regulasi dan pembiayaan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan legislatif.
Editor : Bramanta
