Wanti-wanti Gus Lilur ke KPK Soal Dampak Ekonomi Kasus Korupsi Bea Cukai
- Penulis : Ali Masduki
- | Senin, 06 Apr 2026 14:01 WIB
jatimnow.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membongkar praktik rasuah dalam pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menuai sorotan.
Meski mendukung penuh pembersihan mafia, pelaku usaha meminta lembaga antirasuah tetap menjaga keberlangsungan industri rokok rakyat, khususnya di wilayah Madura, agar tidak kolaps akibat generalisasi penegakan hukum.
Baca Juga: Ahli Waris Pekerja Rentan di Sidoarjo Terima Santunan JKM Rp42 Juta
Pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, menyatakan bahwa penanganan perkara ini berisiko menimbulkan efek sapu jagat.
Menurutnya, industri rokok kecil menengah yang sedang berjuang masuk ke jalur legal sangat rentan terdampak jika penyidik tidak jeli membedakan antara pemain kotor dan pengusaha rakyat.
“Penindakan terhadap dugaan korupsi di Bea Cukai wajib kita dukung. Negara memang tidak boleh kalah oleh mafia cukai atau permainan pita yang merusak tata niaga. Namun, KPK harus teliti dan berpikir komprehensif agar kasus ini tidak berbalik menjadi pukulan membabi buta terhadap industri rakyat yang legal,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (6/4).
Sejauh ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi dari kalangan pengusaha rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk dari Pasuruan, untuk mendalami mekanisme pengurusan cukai di lapangan.
Gus Lilur menilai, banyak pelaku usaha di daerah penghasil tembakau seperti Madura yang kini justru sedang berupaya patuh pada aturan meski terhimpit kenaikan beban cukai dan persaingan pasar.
Baca Juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
Ia menegaskan, salah sasaran dalam penegakan hukum hanya akan merusak ekosistem ekonomi lokal.
Di Madura, industri rokok bukan sekadar urusan pabrik, melainkan urat nadi bagi petani tembakau, buruh linting, hingga pedagang kecil di tingkat akar rumput.
“Jangan sampai generalisasi terjadi. Hanya karena ada kasus di level pengurusan, pelaku usaha rakyat diperlakukan seolah bagian dari masalah. Itu tidak adil. Yang salah harus diproses, tapi yang tumbuh secara legal jangan dimatikan,” tegasnya.
Baca Juga: Belasan Reklame Rokok Ilegal Dicopot Satpol PP Tulungagung
Lebih lanjut, Gus Lilur mendesak pemerintah agar momentum bersih-bersih ini dibarengi dengan pembenahan sistem yang lebih ramah bagi pengusaha kecil.
Ia khawatir jika pendekatannya hanya sekadar penindakan, para pemain besar yang selama ini bermain di celah kekuasaan justru aman, sementara industri rakyat tumbang karena ketakutan dan stigma.
“Kalau negara serius menekan peredaran rokok ilegal, jalur legal bagi industri rakyat harus diperkuat, bukan dipersempit. Pelaku usaha yang mau patuh butuh kepastian, bukan justru mati sebelum berkembang. Madura dan daerah penghasil tembakau lainnya menanti keadilan tersebut,” pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
