Jauh dari Standar Gizi, Dewan Pendidikan Lamongan Desak MBG Dihentikan Selama Ramadan
- Penulis : Adyad Ammy Iffansah
- | Selasa, 24 Feb 2026 18:00 WIB
jatimnow.com – Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) menerima sejumlah laporan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan yang dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi. Kondisi ini memicu keprihatinan serius, mengingat program MBG seharusnya menjamin asupan nutrisi bagi anak-anak.
Anggota DPL, M. Nur Ali Zulfikar, menilai distribusi MBG selama Ramadan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia bahkan mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program tersebut.
Baca Juga: Petani Jember Belum Rasakan Manfaat Ekonomi Program MBG
Menurut Ali, momentum puasa justru dimanfaatkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan untuk menyajikan menu kering yang isinya jauh dari ekspektasi. Keluhan para wali murid dan pihak sekolah pun terus bermunculan.
“Kami menerima banyak laporan terkait makanan yang dibagikan kepada siswa selama Ramadan terkesan seadanya. Bahkan, ada yang menyerupai menu takjil dengan nilai sekitar Rp5.000, jauh di bawah standar anggaran,” ujar Ali Zulfikar, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, menu MBG tersebut tidak sebanding dengan alokasi anggaran, yakni Rp8.000 untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, serta Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA.
Baca Juga: Mahasiswa Universitas Brawijaya Tolak Kampus Kelola SPPG, Rektorat Bungkam
Lebih lanjut, Ali memaparkan sejumlah keluhan lain, mulai dari kondisi makanan yang kurang segar, buah yang busuk, menu yang tidak sesuai kebutuhan gizi anak, hingga proses distribusi yang dinilai kurang maksimal dan sering terlambat.
“Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang melaksanakan program MBG di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Baca Juga: BGN Hentikan Operasional Puluhan Dapur MBG di Probolinggo Gegara Limbah
Ali juga mengimbau adanya perbaikan dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta standar kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, penghentian sementara selama Ramadan perlu dilakukan agar penyelenggara memiliki waktu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Evaluasi ini harus mencakup proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah,” tandasnya.
Editor : Yanuar D
