Mahasiswa dan DPC PDIP Tulungagung Tegaskan Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung
jatimnow.com-Sejumlah mahasiswa melakukan audiensi ke kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Tulungagung. Mereka meminta partai tersebut untuk konsisten menolak wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Isu ini tengah menjadi sorotan tak hanya di Tulungagung, melainkan di nasional karena dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan merampas hak konstitusional rakyat.
Salah seorang mahasiswa, M Ihsanudin menegaskan tidak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung ini. Mereka menilai Pilkada tak langsung berisiko mengembalikan praktik demokrasi ke masa lalu. Hak masyarakat memilih langsung sosok pemimpin daerah tidak bisa dilakukan karena diwakili oleh DPRD.
Baca Juga: Plt Bupati Tulungagung Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
"Ini merupakan kemunduran dalam demokrasi yang selama ini diperjuangkan, jika wacana ini terealisasi kami siap untuk menggugat melalui mekanisme yang ada," ujar Mahaiswa UIN SATU Tulungagung tersebut, Kamis (22/1/2026).
Sementara itu Ketua DPC PDIP Tulungagung, Erma Susanti, menegaskan sikap tegas partainya yang menolak pilkada tidak langsung. Ia menyebut PDIP konsisten berdiri bersama rakyat dalam menjaga demokrasi dan hasil reformasi. Sejumlah alasan yang kerap digunakan untuk mendorong perubahan undang-undang pilkada, seperti efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang, menurutnya tidak tepat sasaran. Keberadaan praktik money politic dan mahar politik bukanlah kesalahan rakyat.
Baca Juga: Melawan Saat Ditangkap, Dua Pembobol Toko Bangunan Tulungagung Didor
“Efisiensi anggaran, money politic, maupun mahar politik bukan kesalahan rakyat. Jika ada pelanggaran, maka penegak hukum harus hadir dan menindak tegas, bukan justru mencabut hak pilih rakyat,” ujarnya.
Erma menilai, wacana pilkada tidak langsung justru berpotensi mengkhianati hak rakyat yang telah diperjuangkan melalui reformasi. Erma mengingatkan bahwa kepala daerah sejatinya harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jika pilkada dilakukan melalui DPRD, dikhawatirkan akan muncul kecenderungan kompromi politik yang menjauh dari aspirasi publik serta membuka ruang pelanggengan kekuasaan.
Baca Juga: Asyik Nongkrong di Warung Kopi, Puluhan Pelajar di Tulungagung Terjaring Razia
“Pemilihan langsung adalah buah reformasi yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah. Jangan sampai hak ini dirampas hanya karena alasan-alasan yang tidak tepat,” pungkasnya.
Editor : Bramanta
