3.386 Pasutri di Kediri Cerai Sepanjang 2025, Faktor Ekonomi dan Istri Selingkuh Paling Banyak
jatimnow.com - Angka perceraian di Kabupaten Kediri masih tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Faktor ekonomi tercatat sebagai penyebab paling dominan dalam perkara perceraian yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri setiap tahunnya. Disusul perselingkuhan terutama dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.
Berdasarkan data PA Kabupaten Kediri, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 3.535 perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang masuk ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.386 perkara telah diputus. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024, yang mencatat 3.058 perkara diputus.
Baca Juga: Pemkab Probolinggo Nonaktifkan Oknum ASN Puskesmas Krejengan Diduga Selingkuh
Selain upaya mediasi, pengajuan perkara perceraian juga diperketat. Salah satu syaratnya, pasangan suami istri harus telah pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Jika belum memenuhi ketentuan tersebut, perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan.
“Apabila upaya damai oleh hakim belum berhasil, perkara akan dilimpahkan ke mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat resmi dari Mahkamah Agung atau lembaga berwenang lainnya,” jelas Haitami.
Sementara itu, Panitera Muda Hukum PA Kabupaten Kediri, Moh. Imron, mengatakan bahwa tren perceraian secara umum memang fluktuatif, namun dalam jangka panjang cenderung meningkat dan terjadi hampir di semua daerah, tidak hanya di Kediri.
“Faktor yang paling umum tetap ekonomi. Kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pemicu utama,” katanya.
Selain ekonomi, perselingkuhan juga kerap menjadi penyebab perceraian, terutama dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Faktor lain yang turut muncul adalah kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, baik oleh suami maupun istri.
Baca Juga: Bukan Cuma Cerai, Ini Tanda Broken Home yang Merusak Psikis Anak
“Dalam hukum Islam dikenal istilah nusyuz, yakni ketika salah satu pihak, terutama istri, tidak menjalankan kewajibannya. Nafkah itu bukan hanya lahir, tetapi juga batin,” tambah Imron.
Ia juga mengungkapkan adanya faktor lain seperti cacat biologis atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meski jumlah kasusnya relatif kecil dibandingkan faktor ekonomi.
Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Imron menyebut kasus tersebut sebenarnya ada, namun jarang terungkap secara terbuka di persidangan. Banyak korban memilih tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya ke ranah hukum.
Baca Juga: Pengadilan Agama Kediri Perketat Izin Poligami, Tak Cukup Janji Manis
“Bukan berarti kejadiannya sedikit, tetapi sering kali korban enggan melapor, kecuali ada tekanan dari pihak keluarga,” ungkapnya.
Meski angka perceraian masih tinggi, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan hukum sekaligus mengupayakan perdamaian demi menjaga keutuhan keluarga.
“Upaya-upaya ini kami lakukan agar angka perceraian tidak terus meningkat,” pungkas Haitami.
Editor : Yanuar D
