Kepala Bapenda Jember Bahas Banjir, Fraksi PKB: Overlap dan Bupati Harus Tegur
- Penulis : Sugianto
- | Jumat, 19 Des 2025 20:35 WIB
jatimnow.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi yang membahas terkait banjir, mendapat kritikan pedas dari Fraksi PKB DPRD Jember.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat menyayangkan pernyataan publik yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Jember terkait banjir. Menurutnya itu bukan tugas dan fungsinya.
Baca Juga: Warga Mayang Jember Syok Temukan Kerangka Manusia Saat Panen Singkong
"Kepala Bapenda memberikan pernyataan atau melakukan komunikasi publik, yang menurut kami itu overlap. Seharusnya itu tugas dari Dinas PU Bina Marga dan SDA, yang memberikan pernyataan-pernyataan terkait bencana banjir," ungkapnya, Kamis (18/12/2025).
"Sikap overlap yang dilakukan Kepala Bapenda itu sangat kami sayangkan, yang itu menunjukkan tidak ada koordinasi di lembaga pemerintah daerah jember," sambungnya.
Bahkan menurutnya, ketika ditanya tindak lanjutnya terkait penanganan itu tentu kepala bapenda tidak akan bisa menjelaskan.
"Karena yang mempunyai peta dan bagaimana penanganan banjir, itu wilayah kerja siapa? Itu bukan wilayah Bapenda," tegasnya.
Baca Juga: Tidur di Pos Ronda, Motor Warga Digasak Maling di Bangsalsari Jember
"Wilayah kerja Bapenda, bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember. Seharusnya kalau ngomong getol-getolan kerja, harusnya fokus bagaimana meningkatkan pendapatan. Sedangkan hari ini, PAD sangat menurun drastis," jelasnya.
Nurhuda menyatakan, banyak PAD Jember yang turun drastis, diantaranya sektor BUMD, sektor parkir, Sektor reklame dan sebagainya, yang tidak mencapai target.
Politisi PKB menyarakan, agar Kepala Bapenda agar sesuai tugas dan fungsi utamanya, bagaimana PAD Jember naik dan tidak mengurusi banjir.
Baca Juga: Optimalkan Produksi Pertanian, Bupati Jember Dorong Petani Muda Masuk Kepengurusan Poktan
Nurhuda sedikit menjelaskan, dimana Kepala Bapenda Jember kepada publik menyampaikan penanganan banjir luapan, perizinan perumahan dan sebagainya, yang diluar tupoksinya.
"Kami minta bupati, untuk melakukan teguran, sehingga OPD dibawahnya tidak overlap," tegasnya.
Editor : Yanuar D
