Rabu, 10 Jun 2026 14:52 WIB

Sekdaprov Jatim Teken PKS Piloting E-Learning Integritas untuk ASN

  • Penulis :
  • | Selasa, 09 Des 2025 18:40 WIB
(Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Piloting Program E-learning Integritas bagi ASN Indonesia oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. (Foto: Pemprov Jatim/jatimnow.com)
(Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Piloting Program E-learning Integritas bagi ASN Indonesia oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. (Foto: Pemprov Jatim/jatimnow.com)

jatimnow.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Piloting Program E-learning Integritas bagi ASN Indonesia oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan Launching dan Workshop Pemanfaatan E-learning Petty Corruption serta Piloting Program E-learning Integritas bagi ASN Nasional, yang ditandai secara simbolis melalui validasi biometrik ibu jari oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto.

Baca Juga: KPK Angkut 2 Koper Hitam Usai Periksa 15 Saksi Dana Hibah Jatim di Probolinggo

Adhy menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi pilot project nasional dalam pengembangan sistem pembelajaran integritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis untuk membentuk aparatur yang lebih peka terhadap praktik korupsi, termasuk perilaku kecil yang kerap dianggap lumrah namun sebenarnya melanggar etika dan hukum.

“Intinya, Jawa Timur siap menjadi pilot project dari Program E-learning Integritas bagi ASN Indonesia,” ujar Adhy.

Ia menjelaskan bahwa PKS ini sekaligus wujud komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat integritas. Melalui program ini, setiap ASN akan mendapatkan pemahaman lebih luas tentang kategori perilaku koruptif, termasuk tindakan sehari-hari yang kerap tak disadari dapat masuk dalam ranah korupsi.

“Nanti ASN kita akan diberikan pemahaman, apa saja yang masuk kategori korupsi. Jangan-jangan hal sepele yang sering kita lakukan itu termasuk kategori korupsi. Ini penting agar semua paham dan bisa menghindarinya,” tutur Adhy.

Selain Jawa Timur, terdapat 11 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain yang ikut menandatangani PKS tersebut. Penandatanganan secara kolektif ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan kelembagaan sebelum program piloting diterapkan lebih luas.

“Program ini akan dilakukan di 12 lembaga dan pemerintah daerah sebagai pilot project, yang nantinya akan direplikasi ke seluruh ASN di Jawa Timur,” tambahnya.

Baca Juga: Plt Bupati Ahmad Baharudin dan 9 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK

Adhy juga memastikan pelaksanaan program akan mengikuti prosedur dan petunjuk teknis dari KPK. Koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPSDM akan dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan seragam dengan pilot project nasional lainnya.

“Kami menunggu arahan lebih lanjut. Semuanya akan disiapkan sesuai prosedur dan juknis dari KPK,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengatakan peluncuran program ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Ia berharap program ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi seluruh ASN terkait isu petty corruption dan potensi konflik kepentingan.

“Kami harap tujuan dan maksud PKS ini benar-benar dipahami. Secara bertahap, semua bisa belajar melalui e-learning tentang hal-hal berkaitan dengan petty corruption, konflik kepentingan, dan lainnya,” kata Setyo.

Baca Juga: Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Nonaktif, KPK Periksa 9 Saksi di Polda Jatim

Ia menegaskan bahwa pembelajaran ini akan dilakukan secara serentak sehingga dapat menjangkau seluruh pegawai di berbagai jenjang.

“Semua proses akan dilakukan secara serentak agar dapat menyasar seluruh pegawai di semua golongan,” ujarnya.

Program piloting ini diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas pemanfaatan e-learning integritas ke seluruh instansi pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Reporter: Fatkur Rizki

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

Optimalkan Produksi Pertanian, Bupati Jember Dorong Petani Muda Masuk Kepengurusan Poktan

Bupati Jember meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) segera berkoordinasi dengan para camat, Gapoktan, dan Poktan untuk menambah keterlibatan generasi muda dalam organisasi petani.

AstraPay Perkuat Digitalisasi UMKM, Dukung Percepatan QRIS Nasional

AstraPay memperkuat digitalisasi UMKM melalui edukasi, QRIS, dan literasi keuangan. Hingga kini telah melayani 17,5 juta pengguna di Indonesia

Savyavasa Mulai Serah Terima Unit, Tandai Babak Baru Hunian Premium Jakarta

Savyavasa mulai serah terima unit kepada penghuni. Apartemen premium di Dharmawangsa ini mencatat penjualan kuat dan minat sewa yang tinggi

MRAN 2026, Bentuk Kepedulian dan Solidaritas Bagi ODHA di Tulungagung

Renungan ini menjadi momen menumbuhkan harapan menghapus stigma dan mengenang ODHA yang sudah meninggal.

BRI Unit Benowo Surabaya Pindah Kantor Mulai 15 Juni, Cek Lokasi Barunya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan operasional BRI Unit Benowo Surabaya ke Jalan Raya Pakal per 15 Juni 2026. Cek detail lokasinya.

Menelusuri Jejak Legenda di Balik Danau Ronggojalu Probolinggo

Danau Ronggojalu dapat diakses dengan mudah, hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Probolinggo.