Kamis, 18 Jun 2026 09:02 WIB

Rais Aam: Gus Yahya Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Umum PBNU

  • Penulis :
  • | Minggu, 30 Nov 2025 14:20 WIB
Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar saat umumkan status Gus Yahya. (Foto: Istimewa/jatimnow.com)
Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar saat umumkan status Gus Yahya. (Foto: Istimewa/jatimnow.com)

jatimnow.com - PBNU memasuki babak krusial. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, tidak hanya mengumumkan berakhirnya masa jabatan Gus Yahya sebagai Ketua Umum, tetapi juga mengisyaratkan langkah besar: penyelenggaraan Muktamar PBNU dalam waktu dekat.

Kiai Miftach, demikian ia disapa, menyampaikan keputusan yang mengguncang struktur tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. "Sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU,” kata Kiai Miftach, Minggu, 30 November 2025.

Baca Juga: Dukung Transformasi Pesantren, Gus Yahya Apresiasi Inisiatif KH Imam Jazuli

Sejak saat itu, kata dia, seluruh otoritas ketua umum diambil alih langsung oleh Rais Aam. Dengan dinyatakan tidak sahnya penggunaan atribut dan keputusan atas nama ketua umum, PBNU kini berada dalam fase transisi yang sangat menentukan.

Kiai Miftach menegaskan bahwa situasi ini menuntut penataan ulang struktur dan arah gerak organisasi. Karena itu, ia memastikan bahwa PBNU akan segera menggelar rapat pleno atau bahkan Muktamar untuk menetapkan kepemimpinan yang baru dan sah secara konstitusional.

“Dalam waktu dekat dan segera, kami akan melakukan rapat pleno atau muktamar,” katanya.

Langkah ini dipandang sebagai penegasan otoritas Rais Aam sekaligus cara menghindari kekacauan internal yang bisa melebar.

Baca Juga: Ponpes Al Falah Kediri Ditetapkan Tuan Rumah Munas Alim Ulama dan Konbes NU

Tak berhenti di situ, Rais Aam juga mengumumkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menelusuri derasnya opini publik, yang kini membelah warga Nahdliyin.

TPF akan dipandu dua sosok penting: KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir, masing-masing Wakil Rais Aam.

Pembentukan TPF ini dibaca sebagai sinyal kuat bahwa PBNU ingin membuka semua fakta, bukan sekadar menyelesaikan persoalan administratif jabatan ketua umum.

Baca Juga: Katib Syuriyah PBNU Kecam Penyergapan Relawan Indonesia oleh IOF

Sebagai konsekuensinya, implementasi Digdaya Persuratan PBNU di tingkat pusat ditangguhkan sampai TPF menuntaskan investigasi. Kebijakan di PWNU dan PCNU tetap berjalan seperti biasa.

Di penghujung pernyataannya, Kiai Miftach memberikan pesan mendalam kepada warga NU, agar kembali pada Khittah Nahdlatul Ulama menjaga akhlak, kejujuran, dan mengedepankan kepentingan umat, bukan kepentingan kelompok atau figur tertentu.

Dengan dinamika seintens ini, Muktamar PBNU yang akan digelar menjadi kunci apakah organisasi ini akan merajut kembali persatuannya atau justru memasuki fase pertarungan politik internal yang lebih besar.

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.