DPKP Gandeng DKPU ITS Matangkan Upaya Pengelolaan Kawasan Kumuh di Kota Kediri
jatimnow.com - Bahas strategi pengelolaan kawasan kumuh bersama Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (DKPU ITS), Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melangsungkan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh, Kamis (27/11/2025). Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Kediri tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung ke dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), serta perangkat kelurahan dan kecamatan.
Dalam laporan kegiatan disampaikan maksud dan tujuan ialah untuk memberikan laporan Pokja PKP Tahun 2025 dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Kediri, yang nantinya akan dituangkan dalam penandatanganan berita acara.
Baca Juga: Jelang Suroan, Mbak Vinanda Minta Satpol PP Berantas Peredaran Miras di Kota Kediri
“Hari ini agendanya ialah penyampaian informasi tentang rencana penanganan kumuh di Kota Kediri melalui dokumen perencanaan penanganan kumuh berupa dokumen reviu dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tahun 2025 46 kelurahan," terang Moh Anang Kurniawan, Kepala DPKP Kota Kediri saat memberikan sambutan.
Ia menambahkan, penyusunan dokumen tersebut telah dilakukan pada tahun 2023 dan disahkan tahun 2024 melalui Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 100.3.3.3/171/419.033/2024 tentang Penetapan Kawasan Kumuh.
Berdasar payung hukum tersebut, tahun 2025 seluruh OPD melaksanakan kegiatan-kegiatan pengentasan kawasan kumuh serta penyusunan rencana kegiatan untuk tahun 2026.
Baca Juga: Wali Kota Kediri Dorong Data Akurat untuk Pembangunan dalam Sensus Ekonomi 2026
“Dalam dokumen perencanaan sudah dilakukan pendataan tahun 2023, tujuannya untuk menyatukan data yang ada di kelurahan, menyatukan perencanaan yang ada di Pokja masing-masing OPD, dan penyamaan persepsi sasaran indikator dan metodologi," jelasnya.
Adapun indikator kekumuhan terdiri dari: 1) bangunan gedung, 2) jalan lingkungan, 3) drainase lingkungan, 4) pengelolaan persampahan, 5) pengelolaan air limbah, 6) sistem penyediaan air minum, 7) proteksi kebakaran.
Anang menyebut, pada tahun 2024 wilayah yang masuk ke dalam kawasan kumuh seluas 137,61 ha, dengan rincian: Di Kecamatan Kota 66,45 ha di Kecamatan Kota; 62,33 ha di Kecamatan Pesantren; dan 8,83 ha di Kecamatan Mojoroto. Di tahun yang sama, terjadi penurunan luas wilayah kumuh sebesar 10,57 ha sedangkan tahun 2025 berkurang lagi sebesar 10,22 ha.
Baca Juga: DLHKP Kota Kediri Cek Armada Operasional, Pastikan Layanan Tetap Optimal
"Target kami tahun 2024 dan 2025 terjadi pegurangan seluas 9 ha namun realisasinya di atas realisasi. Selanjutnya tahun 2026 idealnya realisasi semakin banyak yang kita capai," ungkapnya.
Melalui Rakor tersebut, Dirinya berharap agar para OPD dan perangkat kelurahan dapat berperan dalam kolaborasi secara baik dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Kediri yang pada akhirnya bisa memberikan capaian pengurangan kawasan kumuh di Kota Kediri.
Editor : Yanuar D
