Ulama NU Sepakat Tolak Pemakzulan Gus Yahya, Tegaskan Jabat Hingga Muktamar
- Penulis : Ali Masduki
- | Senin, 24 Nov 2025 14:55 WIB
jatimnow.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil langkah cepat merespons polemik internal menyusul beredarnya risalah Rapat Harian Syuriah yang memuat usulan agar Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mundur dari jabatannya.
Gus Yahya pada Minggu (23/11/2025) mengundang sekitar 60 alim ulama dari berbagai daerah di Gedung PBNU, Jakarta, untuk mencari solusi damai.
Baca Juga: Dukung Transformasi Pesantren, Gus Yahya Apresiasi Inisiatif KH Imam Jazuli
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting yang menegaskan soliditas kepengurusan PBNU hingga akhir masa khidmatnya.
Katib Aam PBNU, KH Said Asrori, yang memberikan keterangan pers seusai pertemuan, menjelaskan hasil musyawarah para ulama yang hadir.
“Pertama, para ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni satu tahun lagi,” ungkap Kiai Said Asrori, seperti dikutip dari NU Online
Kiai Said Asrori dengan tegas membantah isu pemakzulan maupun pengunduran diri terhadap jajaran pengurus utama PBNU, termasuk Rais Aam dan Ketua Umum.
"Semua sepakat, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Kepengurusan harus sempurna sampai Muktamar yang akan datang,” tegasnya.
Polemik ini dipicu oleh risalah rapat tertutup pengurus harian Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025, yang memuat desakan agar Gus Yahya mundur atau diberhentikan. Risalah tersebut hanya ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Meskipun menyadari adanya masalah, para kiai sepakat untuk menyelesaikan isu tersebut dengan cara-cara yang baik.
"Semua sepakat bahwa ada masalah, tetapi semuanya ingin diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ini poin pertama," ujar Kiai Said.
Baca Juga: Ponpes Al Falah Kediri Ditetapkan Tuan Rumah Munas Alim Ulama dan Konbes NU
Dalam konteks konstitusi organisasi, Kiai Said Asrori menekankan bahwa mekanisme pergantian kepemimpinan tertinggi di NU hanya bisa dilakukan melalui Muktamar.
“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Gus Yahya menegaskan bahwa semua komunikasi dan pernyataan terkait organisasi harus tunduk pada regulasi resmi yang ada.
"Jadi statemen-statemen, ataupun artikulasi-artikulasi, baik lisan maupun tertulis dari siapapun, itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi," pungkas Gus Yahya.
Kiai Said Asrori juga mengajak seluruh Pengurus NU untuk melakukan tafakur (perenungan) demi kebaikan bersama, baik bagi warga NU maupun untuk Indonesia.
Baca Juga: Katib Syuriyah PBNU Kecam Penyergapan Relawan Indonesia oleh IOF
“Bersama-sama bertafakur, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut untuk meredam polemik dan mencapai rekonsiliasi, pertemuan tersebut menyepakati digelarnya silaturahim yang lebih besar.
Gus Yahya mengonfirmasi bahwa pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama akan segera diselenggarakan.
“Para kiai yang hadir bersepakat untuk menggelar segera dalam waktu dekat ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama tempat sudah disepakati yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,” jelasnya.
Pertemuan di Lirboyo ini diharapkan menjadi ruang islah yang melibatkan lebih banyak ulama sepuh untuk menuntaskan polemik internal NU yang telah menjadi perhatian publik.
Editor : Ali Masduki
