Kritis Keras Wabup Djoko Tak Hadir Paripurna, Fraksi PKB: Masyarakat Bertanya
- Penulis : Sugianto
- | Sabtu, 09 Agu 2025 08:00 WIB
jatimnow.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mengkritisi keras ketidakhadiran Wakil Bupati Djoko Susanto dalam sidang paripurna belasan kali.
Kritik ini diberikan karena selama ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya. DPRD Jember sendiri telah menggelar 13 kali rapat paripurna. Dari jumlah tersebut 11 rapat paripurna tanpa kehadiran Djoko Susanto.
Baca Juga: Petani Sekti Ngadu ke DPRD Jember, Desak GTRA Selesaikan Persoalan
Anggota Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat mengatakan, kritik keras terhadap Djoko Susanto saat tidak hadir dalam rapat paripura penyampaian Pandangan Akhir (PA) berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Selama ini banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai sering tidak hadirnya wabup.
“PA itu kami sampaikan dari aspirasi masyarakat. Karena dibawah, banyak yang bertanya terkait tidak hadirnya Wabup di acara-acara resmi Kabupaten termasuk paripurna,” ujarnya, Jum’at (08/08/2025).
Selanjutnya, Fraksi PKB mengamati memang benar Wabup jarang menghadiri rapat paripurna. Pihaknya mencoba menelusuri alasan ketidakhadiran Djoko tersebut.
“Sejak menjabat, itu ternyata 11 kali tidak hadir dari 13 kali paripurna. Artinya hanya dua kali kehadirannya,” sebutnya.
Bagi Fraksi PKB, agenda rapat paripurna merupakan acara penting. Menurutnya dalam rapat paripurna pihak eksekutif dan legislatif merumuskan kebijakan untuk hajat hidup masyarakat Jember.
Baca Juga: Kecewa Harga Mentimun Rp500 per Kg, Petani Jember Bagikan Panen Gratis
Jika Wabup Djoko tidak hadir dalam rapat paripurna, maka siapa yang akan membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan. Terutama dalam menanggapi masukan-masukan dari seluruh Fraksi di DPRD Jember.
“Salah satunya terkait Pandangan Umum mengenai pembentukan Perda. Nah itu perlu kehadiran Wabup,” imbuhnya.
Nurhuda Chandra menambahkan, jika Wabup beralasan tidak hadir karena tidak diundang adalah tidak tepat. Karena dalam surat undangan yang dikirim ke Bupati juga termasuk Wabup.
Baca Juga: Warga Mayang Jember Syok Temukan Kerangka Manusia Saat Panen Singkong
“Di undangan memang kepada Bupati. Namun disurat itu ada catatan siapa aja yang terundang dan Wabup masuk dalam daftar terundang," jelasnya.
Nurhuda Chandra menegaskan, Fraksi PKB tidak mungkin menyampaikan kritik tajam tanpa analisis yang matang. Apalagi, masyarakat Jember meletakkan harapan besar untuk Jember lebih baik pada periode pemerintahan yang sekarang.
"Fraksi PKB tidak ingin jika Wabup secara terus menerus tidak hadir dalam rapat-rapat penting," pungkasnya.
Editor : Bramanta
