Kebijakan Pendidikan Jabar yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

jatimnow.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang menambah jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di SMA negeri dari 36 menjadi 50 siswa, menuai pro dan kontra. 

Meskipun diklaim sebagai solusi pemerataan pendidikan, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap beban kerja guru dan kualitas pembelajaran.

Keputusan ini mendapat sorotan tajam dari Agie Nugroho Soegiono SIAN MPP, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR). 

Baca Juga: Gus Iqdam Sebut Mahasiswa Tak Cukup Hanya Pintar, Harus Dekengan Pusat

Agie mengungkapkan dilema yang ditimbulkan kebijakan tersebut.  "Di satu sisi, kebijakan ini memperluas akses pendidikan bagi siswa dari kalangan menengah ke bawah. Namun, peningkatan jumlah siswa per rombel berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran," jelasnya.

Agie menegaskan betapa pentingnya rasio guru siswa yang seimbang untuk menjamin kualitas pendidikan. 

"Efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada rasio ini.  Jika tidak seimbang, kualitas pendidikan akan menurun," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa beban guru tidak hanya sebatas mengajar di kelas, tetapi juga mencakup administrasi dan penilaian siswa yang semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah siswa.

"Guru akan kesulitan menentukan metode pembelajaran yang tepat karena harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa.  Semakin banyak siswa, semakin sulit proses penyesuaian ini," ungkap Agie. 

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membuat pembelajaran menjadi satu arah dan mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hal ini, Agie menyarankan pemerintah Jawa Barat untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada guru, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memantau progres belajar siswa. 

Baca Juga: Inspirasi Schools Bangun Pembelajaran Global Berbasis Karakter

"Pelatihan manajemen kelas yang efektif juga sangat penting agar guru dapat mengoptimalkan pembelajaran," tambahnya. 

Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya penjadwalan mata pelajaran dan evaluasi yang terukur untuk mengkaji efektivitas kebijakan ini.

Selain beban guru, kebijakan ini juga berpotensi mengancam keberlangsungan sekolah swasta. 

"Penambahan rombel di sekolah negeri berpotensi mengurangi daya saing sekolah swasta dalam menarik siswa baru," ungkap Agie. 

Baca Juga: Mahasiswa ITS Ciptakan Kakarobot, Robot Edukasi Tanpa Gawai untuk Anak 3T

Ia berharap pemerintah memberikan insentif bagi sekolah swasta agar tetap dapat bersaing dan tidak terancam gulung tikar.

Kesimpulannya, kebijakan penambahan rombel di SMA Jawa Barat merupakan langkah yang perlu dikaji lebih mendalam.  Meskipun bertujuan baik, dampaknya terhadap beban guru dan kualitas pendidikan perlu diantisipasi dengan serius. 

Pemerintah Jawa Barat perlu memperhatikan kesejahteraan guru dan keberlangsungan sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang lebih holistik. 

Perlu juga adanya riset lebih lanjut untuk mengukur dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Editor : Ni'am Kurniawan

URL : https://jatimnow.id/baca-77777-kebijakan-pendidikan-jabar-yang-bikin-gelenggeleng-kepala