Nganjuk dan Ponorogo Paling Ngebut Bentuk Koperasi Merah Putih
jatimnow.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) Jatim mencatat progres signifikan dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Rabu (28/5/2025).
Namun, baru 1.100 KDMP (11,46%) yang sudah berhasil didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU Kemenkum.
Baca Juga: Ribuan Jemaah Hadiri Tabligh Akbar Seabad Gontor
Berdasarkan data per 28 Mei 2025 pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 7.538 desa dan kelurahan (88,72%) telah menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), meningkat 282 desa dari hari sebelumnya.
Dua daerah tercatat capaian tertinggi dalam konversi dari Musdesus ke SABH, yakni Kabupaten Nganjuk dengan 100�n Kabupaten Ponorogo dengan 93�ri total desa dan kelurahan.
"Keduanya menjadi contoh praktik baik percepatan legalisasi koperasi secara administratif dan hukum," ujar Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto.
Sebaliknya, dari 16 daerah yang telah 100 persen menyelesaikan Musdesus, 13 di antaranya belum mencapai 15% progres SABH.
Bahkan sejumlah kabupaten/kota seperti Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Madiun belum mendaftarkan satupun koperasi ke SABH.
"Mayoritas berkas masih menumpuk di notaris karena daerah menggunakan sistem proses kolektif dan lambannya kelengkapan administratif. Padahal waktu sangat terbatas menuju awal Juni sebagai batas penyelesaian," tutur Haris.
Baca Juga: Menkop Bantah Isu Jual Beli Titik Koperasi Merah Putih, Sempat Viral di Kediri
Hingga saat ini, tercatat 2.472 berkas masih dalam proses di notaris. Sementara backlog diprediksi akan terus meningkat seiring dengan target 100 persen Musdesus di seluruh desa.
"Kami optimis akan terjadi lonjakan pendaftaran di SABH yang signifikan dalam beberapa hari ke depan mengingat deadline yang semakin dekat," tutur Haris.
Beberapa wilayah menghadapi kendala geografis dan teknis, seperti Kabupaten Sumenep yang membutuhkan akses laut hingga 12 jam, serta dua desa di Kabupaten Ngawi yang belum memiliki Penjabat Kepala Desa akibat masalah hukum.
"Kami terus mendorong pemerintah daerah diminta lebih aktif berkoordinasi dengan notaris dan pendamping desa untuk mempercepat proses pemberkasan. Tim pelaksana juga mendorong daerah untuk tidak lagi menunggu pendaftaran kolektif dan segera melakukan input SABH secara bergulir (rolling)," tegasnya.
Baca Juga: BEM Kediri Raya Dorong Penguatan Ekonomi Desa dan Perlindungan Daya Beli Masyarakat
Hingga berita ini diturunkan, terdapat 956 Musdesus tambahan yang telah terjadwal hingga awal Juni mendatang.
Reporter: Kacong
Editor : RedaksiURL : https://jatimnow.id/baca-77014-nganjuk-dan-ponorogo-paling-ngebut-bentuk-koperasi-merah-putih
