Celetuk Hakim saat Sidang Korupsi BPPD Sidoarjo: Tolong Jangan Dekati Kami
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Senin, 28 Okt 2024 17:30 WIB
jatimnow.com - Buntut penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya turut dirasakan oleh hakim PN Tipikor Surabaya saat sidang kasus korupsi BPPD Sidoarjo dimulai.
Terbaru, majelis hakim yang memimpin sidang terdakwa eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, meminta maaf sekaligus memberi peringatan sebelum memulai persidangan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Desa di Tulungagung Sudah di Vonis, ini Besaran Hukumannya
"Tolong jangan dekati kami dalam perkara apapun ya," ujar Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani.
Hakim Putu juga menekankan agar semua pihak dapat menjaga diri. Meski tak menyatakan secara terang mengapa ia berucap demikian, namun pesannya itu langsung disematkannya pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), media, dan pengacara.
"Kita sama-sama jaga diri ya. Tolong untuk teman-teman jaksa, media dan kuasa hukum ya," tegasnya.
Baca Juga: Gus Muhdlor Divonis 4 Tahun 6 Bulan atas Kasus Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo
Usai berpesan, ia lantas membuka persidangan perkara dugaan pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Diketahui, Jampidsus Kejaksaan Agung menangkap tiga orang hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul dan seorang pengacara atas nama Lisa Rahmat.
Penangkapan ini terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Diketahui, majelis hakim memutus bebas terdakwa.
Baca Juga: Gus Muhdlor Bacakan Pledoi: Hati saya menangis, Dipisahkan dari Keluarga
"Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta," ucap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar, di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Tiga hakim itu ditangkap setelah diduga menerima suap. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHAP.
Editor : Redaksi
