Sabtu, 20 Jun 2026 22:32 WIB

Bahagia Terima Bantuan Rp9 Miliar, Nelayan Lamongan Undang TNI hingga DPR RI

Nelayan Lamongan saat menggelar kegiatan dengan menghadirkan TNI dan Anggota DPR RI. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Nelayan Lamongan saat menggelar kegiatan dengan menghadirkan TNI dan Anggota DPR RI. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

Lamongan - Ribuan Nelayan Lamongan tercatat sebagai penerima Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). Sebagai wujud syukur, mereka secara khusus menghadirkan TNI hingga Anggota DPR RI Dapil X Jawa Timur (Jatim). Acara dibingkai dengan Halal Bihalal dan Sarasehan, Minggu (15/5/2022). Kegiatan kelompok nelayan yang menamakan diri Seputar Nelayan Lamongan (SNL) ini disambut baik beberapa pihak.

"Kami berterima kasih kepada Kodim 0812 Lamongan dan seluruh pihak yang telah menyalurkan bantuan program untuk kesejahteraan nelayan di Lamongan senilai Rp9,9 miliar," ungkap Kordinator SNL Imamur Rosyidi saat di konfirmasi, Senin (16/5/2022).

Baca Juga: Dorong Produktivitas, Petani Lamongan Terima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan kelompok SNL mewakili perasaan bahagia ribuan nelayan penerima bantuan yang tersebar di Kecamatan Paciran dan Brondong. Meski tak mengakomodasi seluruh keperluan, SNL terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga nelayan.

"SNL ini berawal dari forum diskusi yang kami lakukan di grup WA yang membahas tentang sejumlah persoalan yang dihadapi Nelayan. Kami juga aktif membahas dan mengkaji regulasi tentang nelayan, yang intinya bagaimana nelayan Lamongan bisa lebih sejahtera," ujarnya.

Kepala Staf Kodim 0812 Lamongan Mayor Arh G.N Putu Ardana menjelaskan, bantuan senilai Rp9,9 milyar disalurkan kepada 16 ribu penerima. 10.500 orang di antaranya merupakan nelayan. Sedangkan 6 ribu penerima sisanya merupakan pelaku usaha kecil.

Baca Juga: Venue Kejurprov X Biliar Jatim di Lamongan Dipindah, Ini Alasannya

"Di Paciran sebanyak 5000 KK dan untuk Brondong sebanyak 5500 KK. Sedangkan sisanya untuk masyarakat Lamongan bagian Selatan. Bantuan ini senilai Rp600 ribu bagi tiap KK," terangnya.

TNI sebagai instansi penyalur program BTPKLWN berharap agar bantuan tepat guna dan tepat sasaran. Penerima bisa berlaku bijak mempergunakan bantuan.

"Nanti BTPKLWN ini akan diatur oleh Koramil. Di sini, TNI hanya menyalurkan bantuan sesuai data yang ada ke tujuan," tegasnya.

Baca Juga: Sengketa Lahan TNI AL dan Warga 10 Desa Pasuruan Temui Titik Terang di DPR RI

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Debby Kurniawan menyampaikan kegiatan ini sangat membantu masyarakat nelayan. Ia juga berharap program bantuan bisa dilakukan secara maksimal.

"Kami sangat mengapresiasi. Kami harap agar pendataan dan penataannya dilakukan dengan baik, agar bisa mengakses program bantuan yang ada secara maksimal. Sehingga nelayan semakin lebih sejahtera," paparnya.

Editor : Sofyan Cahyono
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.