Kamis, 18 Jun 2026 15:47 WIB

Puluhan Kades di Banyuwangi Unjuk Rasa Tolak Perpres Dana Desa

Puluhan Kades di Banyuwangi gelar aksi demo. (Foto: Rony Subhan/jatimnow.com)
Puluhan Kades di Banyuwangi gelar aksi demo. (Foto: Rony Subhan/jatimnow.com)

Banyuwangi - Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banyuwangi menggelar unjuk rasa menolak Perpres 104/2021 di depan Kantor Pemkab setempat, Senin (20/12/2021).

Perpres tersebut dinilai memberatkan pemerintahan desa, khususnya pasal 5 ayat 4 yakni jumlah Dana Desa (DD) minimal 40 persen harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca Juga: Sandang Status Tersangka, Kades di Probolinggo Masih Hirup Udara Bebas

"Harapan kami, paling tidak Perpres 104/2021 direvisi, jangan 40 persen batas minimal dari DD tapi 40 persen itu batas maksimal," ujar Kepala Desa Alian Anton Sujarwo.

Anton yang juga Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) menambahkan, Perpres 104/2021 ini terbit setelah pemerintahan desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat.

"Pemerintah desa sudah merencanakan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dengan terbitnya perpres tersebut akan menghilangkan itu semua," jelasnya.

Padahal, masih kata Anton, yang mengerti kondisi dan situasi riil masyarakat di desa adalah pemerintah desa. Dampak dari terbitnya perpres tersebut, memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya alokasi DD yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat penerima bantuan tersebut.

Baca Juga: Kader NasDem Jember Desak Dewan Pers Sanksi Majalah Tempo

"Otomatis hal itu akan memunculkan iri di antara warga. Kedua, tentang pengentasan kemiskinan, kami pikir banyak cara yang lain, dengan pemberdayaan, dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu lebih mengena," tegasnya.

"Tadi kita sudah ditemui oleh asisten pemerintahan dan SKPD yang ada, kita diminta untuk berkirim surat. Yang nantinya akan disampaikan oleh bupati ke pemerintah pusat," tambahnya.

Meski aksi dilakukan saat jam kerja, Anton memastikan pelayanan di pemerintahan desa tetap berjalan.

Baca Juga: Kemendes PDT, PKDI, dan Kampus di Lamongan Dorong Pembangunan Desa Berkelanjutan

"Tetap jalan pelayanan, ini yang kita ajak demo kepala dusun. Terkait pelayanan semua bisa dicek, melayani masyarakat," imbuhnya.

Usai dari kantor Bupati Banyuwangi, puluhan kades melanjutkan aksi dengan mendatangi gedung DPRD Banyuwnagi. Mereka ditemui anggota Komisi I Priyo Santoso dan Patemo.

Perwakilan kades diterima di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi dan menyampaikan aspirasinya. Aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri.

Editor : Arina Pramudita
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.