Sabtu, 13 Jun 2026 03:50 WIB

Anggota DPRD Surabaya Desak Pemerintah Tutup Pinjol

Polda Jatim menggerebek kantor pinjol di Surabaya (Foto: dokumen)
Polda Jatim menggerebek kantor pinjol di Surabaya (Foto: dokumen)

Surabaya - Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz mengaku menjadi salah satu saksi kebiadaban pinjaman online (pinjol).

Diakuinya, banyak warga Surabaya yang melapor mendapat tekanan dan ancaman dari pinjol. Mulai dari menyebar foto, hingga nomor kontak ke semua teman hingga saudara karena belum bisa melunasi pinjaman.

Baca Juga: Catatan Kritis DPRD Surabaya di Moment HJKS ke 733

"Sampai ada yang mau bunuh diri. Ada juga yang keluar dari pekerjaannya karena dipermalukan tidak manusiawi tadi," ujar Mahfud, Rabu (3/11/2021).

Politisi dari PKB itu juga mengatakan, dari banyaknya korban, pihaknya mendesak agar pemerintah segera menutup penyedia layanan tersebut secara permanen.

"Pemerintah harus hadir memberi perlindungan kepada masyarakat. Apa pun alasannya, pemerintah harus menutup pinjol ini. Baik pinjol yang legal maupun ilegal. Meresahkan," ujarnya.

Ia meneruskan, maraknya pinjol itu juga akan semakin banyak melahirkan premanisme-premanisme baru. Tekanan demi tekanan terus dilakukan agar peminjam segera membayar hutangnya.

Baca Juga: APBD Surabaya Rp12,7 Triliun, Difabel Desak Perda Perlindungan

Belum lagi, dari 100 persen pinjaman yang diajukan, rata-rata hanya 60 hingga 70 persen yang dikabulkan. Misalnya hutang Rp 1 juta yang diterima hanya Rp 600 hingga Rp 700 ribu.

"Bayangkan, peminjam menerima dana utang tidak utuh sekitar 70 persen. Mereka harus mengembalikan utang utuh dalam waktu seminggu. Jika tidak lunas akan berlaku bunga besar dan berkelanjutan. Ngeri ini," jelasnya

Mahfudz juga mendorong pemerintah lebih peka, memberi dana bergulir bagi warga yang membutuhkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta lebih partisipatif pada masyarakat.

Baca Juga: Cara Politisi Gerindra Surabaya Berbagi Kebahagiaan dengan Ojol Moment Idul Adha

Selain itu, juga partisipasi masyarakat. Caranya, warga diminta terbuka dan melapor kepadanya (Komisi B DPRD Surabaya) hingga pihak berwajib

"Silakan melapor ke pihak yang berwajib atau langsung laporkan ke DPRD. Akan kami tindaklanjuti bersama pihak terkait," tandasnya. (ADV)

Editor : Sandhi Nurhartanto
Berita Terbaru

Optimalkan Produksi Pertanian, Bupati Jember Dorong Petani Muda Masuk Kepengurusan Poktan

Bupati Jember meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) segera berkoordinasi dengan para camat, Gapoktan, dan Poktan untuk menambah keterlibatan generasi muda dalam organisasi petani.

AstraPay Perkuat Digitalisasi UMKM, Dukung Percepatan QRIS Nasional

AstraPay memperkuat digitalisasi UMKM melalui edukasi, QRIS, dan literasi keuangan. Hingga kini telah melayani 17,5 juta pengguna di Indonesia

Savyavasa Mulai Serah Terima Unit, Tandai Babak Baru Hunian Premium Jakarta

Savyavasa mulai serah terima unit kepada penghuni. Apartemen premium di Dharmawangsa ini mencatat penjualan kuat dan minat sewa yang tinggi

MRAN 2026, Bentuk Kepedulian dan Solidaritas Bagi ODHA di Tulungagung

Renungan ini menjadi momen menumbuhkan harapan menghapus stigma dan mengenang ODHA yang sudah meninggal.

BRI Unit Benowo Surabaya Pindah Kantor Mulai 15 Juni, Cek Lokasi Barunya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan operasional BRI Unit Benowo Surabaya ke Jalan Raya Pakal per 15 Juni 2026. Cek detail lokasinya.

Menelusuri Jejak Legenda di Balik Danau Ronggojalu Probolinggo

Danau Ronggojalu dapat diakses dengan mudah, hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Probolinggo.