Warga Tanggapi Polresta Malang Pajang Foto Pelanggar Lalu Lintas di Videotron
- Penulis : Achmad Titan
- | Selasa, 31 Agu 2021 20:10 WIB
jatimnow.com - Hukuman sosial bagi pelanggar lalu lintas di Kota Malang, dengan cara mempublikasikannya di videotron dan instagram, mendapat tanggapan dari masyarakat.
Seperti yang diterangkan oleh Benni Indo warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Menurutnya hukuman itu wajar-wajar saja agar pelanggar tidak mengulanginya kembali.
Baca Juga: Awas Kena Jepret! Polres Gresik Resmi Berlakukan Tilang Elektronik via HP
Baca juga: Hati-hati, Polresta Malang Pajang Foto Pelanggar Lalu Lintas di Videotron
"Sanksi sosial dipastikan bisa memberikan efek jera dan pastinya membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Sebab selama ini kalau tilang terkadang loh ya kurang memberikan efek jera," terangnya, Selasa (31/8/2021).
Senada, Ismail Hasan warga Kota Batu yang setiap hari melintasi Kota Malang, mengaku sangat setuju. Pasalnya dengan hukuman moril setidaknya bisa memberikan efek jera dan tentunya selalu diingat oleh para pelanggar.
Baca Juga: Belasan Kilogram Ganja dan Puluhan Tersangka Ditangkap Polres Malang Kota
"Karena memiliki kesan pasti selalu teringat dipikirannya. Dan bisa menyebarkan informasi itu kepada pengendara lain agar mematuhi aturan. Paling penting supaya tidak membahayakan pengendara lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, pandangan sebaliknya diutarakan, Arif Juli Prabowo warga asal Kabupaten Blitar yang bekerja di Malang. Penilaiannya dengan mengupload video para pelanggar di videotron serta instagram, kurang tepat.
Baca Juga: Eks Dosen UIN Malang Yai Mim Jadi Tersangka Kasus Pornografi
"Gimana ya, kurang tepatlah menurut saya. Jadi yang namanya pelanggar atau yang bersalah kan sudah diberi tilang. Kasihan kalau di videotron dilihat banyak orang," keluh Arif.
Kepolisian wilayah Kota Malang baru-baru ini memberikan hukuman sosial bagi pelanggar lalu lintas sebagai efek jera agar mereka tidak mengulanginya kembali. Foto dan video pelanggar akan ditayangkan di videotron sebagai bentuk sanksi.
Editor : Arina Pramudita
