Opini
Data Anak Kehilangan Orang Tua: Pemerintah Konsultasi dengan Tokoh Lintas Agama
- Penulis : Jajeli Rois
- | Kamis, 19 Agu 2021 12:54 WIB
jatimnow.com - Besarnya data anak-anak terlantar dan kehilangan orang tua yang masuk ke pemerintah perlu segera direspon.
Terutama yang bersumber dari informasi data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Kerap Dibuat Mesum, Satpol PP Tingkatkan Pengawasan Alun-alun Lamongan.
Percepatan data dalam mengetahui nasib anak-anak dapat dikonsultasikan dengan para tokoh lintas agama dan kepercayaan. Karena mereka garda terdepan dalam permasalahan umatnya saat pandemi berlangsung.
Meski data belum bisa mengungkap fakta kondisi anak, namun yang sebenarnya anak-anak kehilangan aktor atau figur pengasuhan telah dijangkau para tokoh lintas agama dan kepercayaan baik di pusat maupun daerah.
Melalui rumah ibadahnya, amal usaha berbasis agama dan umat umatnya. Masalah-masalah di masyarakat direspon melalui persatuan umat dan rumah-rumah ibadahnya.
Kerjasama dengan tokoh lintas agama dan kepercayaan juga sangat baik, karena negara belum memiliki sekolah orang tua.
Hal ini bisa diatasi dengan rutinnya para tokoh lintas agama dan kepercayaan, dalam pelaksanaan pelaksanaan ibadah. Sekaligus mereka mendata lagi umatnya.
Baca Juga: Kepsek Non-Muslim di Jember Bangun Musala Sekolah, Ini Kisahnya
Kerjasama pendataan akan sangat strategis bila melibatkan ormas-ormas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
Menjadi tanggung jawab bersama menjemput bola untuk mereka. Agar tidak menjadi ledakan masalah sosial dimana mana, karena mereka amanat Tuhan dan calon penerus bangsa.
Baca Juga: Ini Pesan Bupati Ipuk di Final Jebeng Thulik Banyuwangi 2024
Jasra Putra
Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
*jatimnow.com tidak bertanggung jawab atas isi opini. Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang seperti diatur dalam UU ITE
Editor : Redaksi
