Anggota DPRD Fraksi Golkar se Jatim Datangkan KPK hingga BPK, Ini yang Dibahas
- Penulis : Achmad Titan
- | Jumat, 18 Jun 2021 20:20 WIB
jatimnow.com - Anggota Fraksi Partai Golkar se Jawa Timur menggelar workshop pendalaman tugas DPRD provinsi, kabupaten dan kota dengan tema 'Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020'.
Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Golden Tulip Kota Batu sejak Kamis (17/6/2021) sampai Minggu (20/6/2021) itu, banyak hal yang dibahas seperti teknis pengawasan anggaran dan strategi untuk menatap Pemilu 2024.
Baca Juga: Dosen Ilmu Politik Unesa Soroti Konsolidasi Kekuasaan-Strategi Geopolitik Nasional
Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji menerangkan, tujuan acara untuk memperkuat fungsi dan peranan pihaknya dalam pengawasan, legislasi dan penganggaran baik itu DPRD kabupaten dan kota serta provinsi.
"Untuk memberikan tambahan wawasan dan masukan-masukan pemateri dari pihak BPK dan KPK kita datangkan," jelas Sarmuji, Jumat (18/6/2021).
Beberapa masukan itu antara lain modus yang acapkali dilakukan sehingga korupsi bisa terjadi. Dengan pemahaman itu, kader Golkar bisa mencermati dan terpenting yaitu menghindari hal tersebut.
"Bila paham dan mengerti tentunya anggota DPRD bisa mencegahnya sejak awal. Bila semua itu bisa maksimal barang tentu fungsi DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat bisa lebih maksimal," imbuhnya.
Pembahasan penting lainnya yaitu persiapan menghadapi Pemilu 2024. Bagaimana menyiapkan infrastruktur secara detail, terarah dan tepat sasaran baik di darat atau udara.
Baca Juga: PAN Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik Tatap Pemilu 2029
"Secara rinci maaf kami tidak bisa jelaskan apa itu infrastruktur darat atau udara. Intinya ada pesan khusus untuk memperkuat partai dan Pemilu 2024 terlebih di Jawa Timur," paparnya.
Sementara Komisioner KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa pemaparan yang ia sampaikan yaitu tiga strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tiga upaya itu terdiri atas pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan penindakan.
"Bila kader parpol sebagai aspirator dan juga komunikator dari rakyat, penyambung aspirasi rakyat memahami tentu bisa merepresentasikan keinginan rakyat dengan baik. Jika seperti itu, saya yakin tidak akan ada kebocoran APBN atau APBD di daerah," harap Ghufron.
Menurut dia, KPK tidak hanya bekerjasama dengan Golkar dalam kegiatan seperti ini, melainkan dengan semua partai. KPK memiliki komitmen untuk mendorong partai politik mendidik para kadernya memahami upaya pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Pemberangkatan Haji Embarkasi Surabaya Capai 36 Kloter, Ada 23 Kursi Kosong
"Jadi KPK tak ingin konteks pembahasan pemberantasan korupsi sekedar seremonial semata. Lebih bagus lagi bila komitmen itu muncul dari dalam tubuh parpol sehingga kader yang duduk di dewan bisa menerapkannya setiap melakukan tugas," papar dia.
Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menguraikan bila anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kehadiran para anggota DPRD seluruh Jawa Timur dari Fraksi Golkar bisa menjadi bentuk kolaborasi jika ada temuan di daerah.
"Yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi dengan perwakilan BPK di Jatim untuk mendapatkan informasi. Misal temuan itu apa saja, apabila ada indikasinya bisa disampaikan ke kami," tambah Agung.
Editor : Narendra Bakrie
