Jumat, 12 Jun 2026 03:50 WIB

Pengamat: Jangan Gunakan PAC untuk Tolak DPP PDIP, Bisa 'Diringkesi'

Pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan/ Foto: Istimewa
Pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan/ Foto: Istimewa

jatimnow.com - Keputusan DPP PDI Perjuangan yang menugaskan tiga nama untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDIP Surabaya ditolak oleh sebagian kader. Pengurus Anak Cabang (PAC) sejumlah kecamatan di Kota Surabaya ditampilkan di depan untuk menolak surat DPP PDIP tersebut.

Pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan, mengatakan, sebaiknya PAC tidak bersuara untuk menolak surat tersebut. Sebab, konsekuensinya bisa disanksi oleh DPP PDIP.

Baca Juga: PDIP Lamongan Siapkan Dirham Akbar Aksara di Bursa Pilbup 2029

"Setiap partai politik mempunyai AD/ART. Jika ada PAC yang tak menurut dengan keputusan DPP, bisa saja disanksi yang sangat berat, yakni dipecat atau dalam bahasa Surabaya-nya diringkesi. Itu bisa saja terjadi," ujar Novri Susan.

Menurut dosen FISIP Unair tersebut, keputusan memecat kader itu adalah opsi terakhir jika kader sudah benar-benar tidak menurut dengan keputusan DPP. Sebab jika dibiarkan, justru akan merusak partai. Apalagi tidak semua PAC menolak keputusan DPP PDIP tersebut.

Baca Juga: Dosen Ilmu Politik Unesa Soroti Konsolidasi Kekuasaan-Strategi Geopolitik Nasional

Meski memecat kader bisa saja dilakukan, Novri tetap memberikan saran agar ada rekonsiliasi terlebih dulu. Apalagi partai sebesar PDI Perjuangan sudah seharusnya mengedepankan rekonsiliasi terlebih dulu dibanding memberikan sanksi pecat.

"Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, langkah terakhir pemecatan. Tidak ada pilihan, karena jika dibiarkan justru bisa merugikan partai itu sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Usai Dilantik, Ketua DPRD Surabaya Fokus Perkuat Komunikasi dan Serap Aspirasi

Seperti diketahui, DPP PDIP menyatakan ada tiga nama yang ditunjuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahra PDIP Surabaya, yaitu Adi Sutarwijono, Baktiono, dan Taru Sasmito. Kebijakan DPP PDIP yang ditandatangani basah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu ditolak sebagian PAC di Kota Surabaya. Namun, tak sedikit pula PAC yang mendukung kebijakan DPP tersebut.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Optimalkan Produksi Pertanian, Bupati Jember Dorong Petani Muda Masuk Kepengurusan Poktan

Bupati Jember meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) segera berkoordinasi dengan para camat, Gapoktan, dan Poktan untuk menambah keterlibatan generasi muda dalam organisasi petani.

AstraPay Perkuat Digitalisasi UMKM, Dukung Percepatan QRIS Nasional

AstraPay memperkuat digitalisasi UMKM melalui edukasi, QRIS, dan literasi keuangan. Hingga kini telah melayani 17,5 juta pengguna di Indonesia

Savyavasa Mulai Serah Terima Unit, Tandai Babak Baru Hunian Premium Jakarta

Savyavasa mulai serah terima unit kepada penghuni. Apartemen premium di Dharmawangsa ini mencatat penjualan kuat dan minat sewa yang tinggi

MRAN 2026, Bentuk Kepedulian dan Solidaritas Bagi ODHA di Tulungagung

Renungan ini menjadi momen menumbuhkan harapan menghapus stigma dan mengenang ODHA yang sudah meninggal.

BRI Unit Benowo Surabaya Pindah Kantor Mulai 15 Juni, Cek Lokasi Barunya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan operasional BRI Unit Benowo Surabaya ke Jalan Raya Pakal per 15 Juni 2026. Cek detail lokasinya.

Menelusuri Jejak Legenda di Balik Danau Ronggojalu Probolinggo

Danau Ronggojalu dapat diakses dengan mudah, hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Probolinggo.