Pemerintah Siapkan Era Industri 4.0 Bagi SMK dan Pelaku Industri

Penulis : Avirista Midaada
| Kamis, 13 Des 2018 19:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution meminta daerah dan pelau siap menghadapi era industri4.0.

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Pemerintah meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan merevitalisasi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo guna membahas komitmen pusat dan daerah untuk merevitalisasi SMK.

"Seminggu lalu sudah saya undang Gubernur Jawa Timur bersama seluruh gubernur lainnya dan Bupati Lampung Barat. Kita bahas bagaimana komitmen pusat dan daerah untuk revitalisasi SMK," kata Darmin di tengah kunjungannya di Kota Malang, Kamis (13/12/2018).

Ada dua alasan mengapa pentingnya kerjasama tersebut, pertama karena kewenangan SMK ada di pemerintah provinsi (Pemprov). Kedua, daerah tentu lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.

Pihaknya pun mengapresiasi SMKN 4 dan 11 Malang yang sudah memiliki jurusan-jurusan sejalan dengan perkembangan tren global, seperti jurusan Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer & Jaringan dan Mekatronik.

Talent digital dengan keahlian seperti Desainer 3D, Animator, Front End Programmer dan Mobile Application Programmer dapat dihasilkan dari lulusan SMK. "Keterlibatan industri juga diperlukan untuk merevitalisasi SMK,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Darmin pemerintah juga mendorong sektor peningkatan kualitas pendidikan vokasi dengan melibatkan sektor industri. Bahkan pemerintah tengah menyiapkan rumusan skema keterlibatan sektor industri untuk pendidikan vokasi menghadapi era industri 4.0.

"Mau mengikutsertakan industri untuk pendidikan vokasi ini. Jangan nanti dia merasa, ini nambah beban tambahan," ujarnya.

Dirinya juga akan memberikan' diskon' insentif kepada industri yang mau terlibat dalam sektor peningkatan pendidikan vokasi. Insentif ini berupa pengurangan pajak sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan oleh industri tersebut.

"Kita memberikan fasilitas. Kita sebut namanya super deduction. Dia menggunakan bantuan, memberi bantuan atau melaksanakan pendidikan umum kita, SMK misalnya, berapapun kita nilai, dan kita ganti dengan pengurangan pajaknya. Yakni 200 persen dari yang dia berikan," lanjutnya.

Bahkan Darmin menyatakan pemerintah akan mengganti biaya yang dikeluarkan pelaku industri dua kali lipat." Kalau dia keluarkan Rp 10 juta kita ganti Rp 20 juta. Apalagi kan. Itu berarti nanti anak didik kita bukan dia suruh itu tadi, membersihkan kamar mandi, payah kita, iya kan. Jadi ini benar-benar usaha serius untuk menyiapkan SDM kita," bebernya.

Ia menambahkan saat ini timnya tengah menyiapkan APBN 2019 untuk mendorong keterlibatan itu. " Kita sedang menyiapkan ini. Tahun depan anggarannya kan baru buat tahun depan. APBN kita tahun depan yang memuat pengembangan pendidikan vokasi itu," pungkasnya.