Hadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Jatim, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Menguatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga ini, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur.
Baca Juga: Kak Cicha Buka Pesta Siaga Pramuka di Taman Wisata Ubalan Kediri
“Mas Bupati juga terus melakukan kegiatan pasar murah (pangan murah) di beberapa titik termasuk hari ini dalam rangka menstabilkan harga pasar,” kata Mbak Dewi, sapaan Dewi Mariya Ulfa usai mengikuti acara High Level Meeting yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (26/2/2026).
Gerakan pangan murah ini mulai dilaksanakan sebelum Ramadan hingga menjelang Idul Fitri mendatang secara bergiliran di berbagai kecamatan di Kabupaten Kediri. Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan ini seperti, beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan pokok lain.
Baca Juga: Mas Dhito Pastikan Pengerjaan Atap Stadion Gelora Daha Jayati Selesai Tahun Ini
Di Kabupaten Kediri, menurut Mbak Dewi pasokan kebutuhan pokok termasuk harga masih stabil. Hanya saja, diakui, sebagaimana terjadi di beberapa daerah ada komuditas sempat mengalami kenaikan. Untuk itu, Pemkab Kediri akan terus turun melakukan operasi pasar memastikan harga dan pasokan kebutuhan pokok termasuk gas LPG aman.
“Kemarin sempet sedikit ada kelangkaan (LPG) di beberapa daerah Kediri bagian selatan. Dari PT Pertamina Patra Niaga kemarin juga telah memastikan pasokan yang sekarang sudah stabil,” terangnya.
Baca Juga: Mas Dhito Segera Rehab Puskesmas Tiron Kediri yang Terbakar
Sementara itu terkait TP2DD, diungkapkan Mbak Dewi, transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Kediri telah banyak yang sudah berbasis digital. Termasuk dalam pembayaran pajak PBB, masyarakat sudah bisa membayar pajak secara online dan langsung masuk ke kas daerah.
“Pajak sudah, parkir kita juga sudah dan transaksi di beberapa pasar juga telah memakai QRIS,” tandasnya.
Editor : Yanuar D
