BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Sidoarjo Perkuat Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan & Debitur
- Penulis : Ali Masduki
- | Kamis, 26 Feb 2026 13:05 WIB
jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat memastikan para pelaku usaha mikro dan pekerja rentan tidak berjalan sendirian tanpa perlindungan risiko kerja.
Melalui optimalisasi Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 500.15/8767/438.5.7/2025, sektor perbankan kini didorong untuk menjadi garda terdepan dalam memperluas cakupan jaminan sosial.
Baca Juga: Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Gotong Royong Tanam Pucuk Merah
Langkah konkret ini dibahas dalam forum koordinasi di Hotel Aston Sidoarjo, Rabu (25/2/2026). Pertemuan tersebut menghadirkan pimpinan dari tujuh bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, BCA, hingga Bank Jatim.
Agendanya jelas, yakni memastikan setiap debitur KUR dan masyarakat kecil di sekitar korporasi mendapatkan hak perlindungan dasar melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arie Fianto Syofian, menegaskan bahwa sinergi dengan perbankan adalah kunci untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Menurutnya, bank punya peran strategis yang melampaui sekadar penyedia modal usaha.
"Kami mengajak sektor perbankan tidak berhenti pada fungsi pembiayaan saja. Ada tanggung jawab moral dan sistematis untuk memastikan debitur KUR tetap terlindungi jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian.
Baca Juga: Ahli Waris Pekerja Rentan di Sidoarjo Terima Santunan JKM Rp42 Juta
Selama ini, banyak pekerja informal dan pelaku usaha mikro yang baru memulai bisnis melalui pinjaman KUR justru paling rawan terperosok ke jurang kemiskinan baru saat musibah terjadi.
Dengan masuknya mereka ke ekosistem BPJS Ketenagakerjaan, risiko biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga santunan kematian akan dialihkan ke negara, bukan menjadi beban keluarga atau bank.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa SE Bupati ini merupakan instruksi agar perusahaan dan perbankan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya.
Baca Juga: 1.900 Petugas Sensus Ekonomi Surabaya Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Setelah pertemuan ini, tim teknis akan melakukan pendataan potensi kepesertaan dari segmen Bukan Penerima Upah (BPU).
BPJS Ketenagakerjaan juga bakal memantau realisasi komitmen setiap bank penyalur untuk memastikan payung hukum ini benar-benar berdampak di lapangan, bukan sekadar menjadi dokumen di atas meja.
Editor : Ali Masduki
