Selasa, 16 Jun 2026 17:40 WIB

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

  • Penulis :
  • | Sabtu, 01 Nov 2025 19:58 WIB
Foto: Ketua Umum PDIP Megawati saat berziarah ke makam Bung Karno. (Bramanta/jatimnow.com)
Foto: Ketua Umum PDIP Megawati saat berziarah ke makam Bung Karno. (Bramanta/jatimnow.com)

jatimnow.com-Usai menjadi keynote speaker dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menyempatkan berziarah ke Makam Bung Karno. Sejumlah tokoh ikut mendampingi Megawati saat berziarah. Dalam seminar tersebut Megawati menyinggung terkait pemberian gelar pahlawan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya pemberian gelar pahlawan tidak boleh diobral dan harus melalui pertimbangan yang matang.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sikap partai terkait wacana pemberian gelar pahlawan terhadap sejumlah orang sangat tegas. Pihaknya meminta pemerintah berhati-hati dan tidak gegabah. Sikap kehati-hatian ini, menurut Hasto, diambil setelah PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

Baca Juga: Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

“Kami mendengar masukan civil society, perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran yang dulu dilakukan,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Salah satu tokoh yang rencananya akan diberi gelah pahlawan adalah Preside kedua RI, Soeharto. Banyak pro kontra terkait wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini. Hasto bahkan secara spesifik merujuk pada catatan resmi mengenai HAM yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

Baca Juga: Santriwati Asal Kediri Hilang Terseret Ombak di di Pantai Pangi Blitar

"Prof. Mahfud ketika dulu menjadi Menkopolhukam juga memberikan catatan tentang HAM,” tuturnya.

Berdasarkan berbagai catatan sejarah dan masukan publik tersebut, Hasto menegaskan bahwa PDIP mengambil sikap yang sejalan dengan arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Pesan Megawati, sangat jelas yakni pemberian gelar pahlawan tidak boleh diobral dan harus melalui pertimbangan yang matang, terutama menyangkut rekam jejak sejarah secara utuh.

Baca Juga: UNU Blitar Pecat Oknum Dosen Pelaku Pelecehan Seksual

“Tentu saja ini menjadi catatan PDIP, yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati, jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya.

 

Editor : Bramanta
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.