Diamnya Pemerintah Daerah dan Polri, Alasan Dibalik Kericuhan Demo di Surabaya
jatimnow.com - Diamnya pemerintah daerah dan polri dinilai sebagai pemicu kericuhan demo di Depan Gedung Negara Grahadi hingga perusakan, dan pembakaran sejumlah Pos Polisi di Surabaya, hingga dini hari.
Salah satu mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sekaligus peserta aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jatim, Alif menyebut bahwa ricuh yang terjadi di Kota Pahlawan hingga dini hari tadi merupakan puncak kemarahan rakyat.
Baca Juga: Polda Jatim Bongkar Sindikat Jual Beli OTP Ilegal, Untung Hingga Rp1,2 Miliar
"Ricuh itu ibarat ada api maka ada juga asap. Karena teman-teman aktivis maupun demonstran tidak ditemui oleh pimpinan tertinggi instansi baik pemerintah maupun polri di daerah pada saat aksi unjuk rasa," ujarnya, Sabtu (30/8/2025).
Dia mengatakan, meski pemegang keputusan berada di Jakarta, setidaknya pemimpin di daerah mau menemui demonstran dan mendengarkan tuntutan untuk diteruskan ke pusat.
"Itu akibatnya ketika pemimpin di daerah tidak menemui demonstran maka bakalan ricuh," tegas Alif.
Selain itu, kericuhan yang terjadi kali ini adalah dampak dari beberapa keresahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan.
"Selain itu, ini merupakan rentetan kejadian dari efisiensi anggaran sehingga tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) naik, namun di sisi lain tunjangan untuk anggota dewan masih tinggi dan hingga akhirnya insiden meninggalnya pengemudi ojol akibat terlindas mobil rantis polisi di Jakarta," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Alif, mahasiswa di Surabaya menuntut keadilan untuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang meninggal dunia di Jakarta.
Baca Juga: Polda Jatim Ringkus 11 Tersangka Sindikat Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil
Tuntutan mahasiswa Surabaya di tempal di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya (foto: Rizky/jatimnow.com)
"Kami juga mendesak aparat kepolisian untuk bersikap humanis terhadap demonstran, jangan arogan," ujarnya.
Ia juga menyayangkan aksi para oknum demonstran yang merusak sejumlah fasilitas umum di Kota Surabaya.
"Pembangunan fasilitas umum tersebut dibangun dengan menggunakan uang rakyat melalui pajak, ketika itu dirusak maka sama saja menghamburkan uang rakyat," ucapnya.
Baca Juga: Tim Gabungan Polda Jatim Periksa Senpi Dinas di Polres Tulungagung
Afif berharap, para aktivis maupun demonstran untuk bisa tetap menjaga kondusifitas di Surabaya.
"Taati aturan yang ada, jangan melebihi batas waktu unjuk rasa dan jangan terprovokasi," ujarnya.
Diketahui, aksi di depan Mapolda Jatim ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Wijaya Kusuma, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Dr Soetomo, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Editor : Ni'am Kurniawan
