Realisasi Sekolah Rakyat di Jatim, Mensos dan Gubernur 1 Suara

jatimnow.com - Realisasi pendirian Sekolah Rakyat yang diinginkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto nampaknya akan berjalan lancar. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Daerah se-Jatim telah sepakat 1 suara.

Hal itu nampak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov Jatim bersama Kementerian Sosial RI Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) di Grahadi kemarin, Minggu (9/3/2025).

Baca Juga: Hampir Setahun, Hibah Aspal Dari Khofifah Belum Digunakan Pemkab Tulungagung

"Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/ kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul, kepada wartawan.

Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini. Kementerian Sosial pun turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap)," kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran

Ditempat sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui telah meminta Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.

"Karena ini konsepnya boarding school atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau Perguruan Tinggi. Jadi mohon Bupati Walikota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat," ucap Khofifah.

"Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat," imbuh dia. 

Baca Juga: Jatim Raih Penghargaan Kategori Pemda Terbaik Penurunan Pengangguran

Khofifah menambahkan, selain Sekolah Rakyat, rakor bersama Menteri Sosial juga terkait implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data," terang Khofifah.

Editor : Redaksi

URL : https://jatimnow.id/baca-75885-realisasi-sekolah-rakyat-di-jatim-mensos-dan-gubernur-1-suara