Sabtu, 20 Jun 2026 23:32 WIB

OPD Pemkab Jember Susul Bupati Terpilih di Jakarta, Minta TTD Sebelum Retret

  • Penulis : Sugianto
  • | Selasa, 18 Feb 2025 18:02 WIB
Ahmad Halim Ketua DPRD Jember. (Foto: Sugianto/jatimnow.com)
Ahmad Halim Ketua DPRD Jember. (Foto: Sugianto/jatimnow.com)

jatimnow.com - Mengantisipasi macetnya roda pemerintahan, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Jember bertolak ke Jakarta. Mereka menyusul Bupati Jember terpilih Muhammad Fawait atau Gus Fawait di yang dilantik pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

Seperti diketahui, Gus Fawait bersama wakilnya Djoko Susanto akan mengikuti proses pelantikan bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih periode 2025-2030. Setelahnya, mereka akan mengikuti kegiatan retret bersama kepala daerah lain di Magelang selama 7 hari.

Baca Juga: Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

"Kami sudah berkomunikasi dengan bupati terpilih, besok teman-teman OPD yang berkaitan dengan anggaran, inspektorat, akan bertemu dengan bupati terpilih di Jakarta, untuk membahas dan meminta petunjuk dari bupati terpilih," kata Halim, Senin (18/2/2025). 

"Karena pasca pelantikan, ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh bupati terpilih, misalkan dokumen PA (pengguna anggaran) harus ditandatangani bupati terpilih dari OPD masing-masing kepala dinas," sambungnya. 

Artinya, menurut Halim, itu sudah diantisipasi oleh pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ketika berganti kepemimpinan. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jember Capai 6,35 Persen, Tertinggi di Kawasan Sekar Kijang

"Otomatis ada beberapa hal yang harus di lakukan, termasuk agar roda pemerintahan tidak macet. Maka dokumen-dokumen itu dibawa ke Jakarta, karena Gus Fawait setelah 20 Februari di Magelang. Artinya tidak terlalu berdampak pada jalannya pemerintahan," terangnya.

Bahkan juga terkait efisiensi anggaran, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati terpilih dan sudah dibahas secara informal. 

"Artinya keinginan dari bupati terpilih pelayanan publik mendasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur itu tidak boleh dipangkas atau di efisiensi. Perkara nanti ada realokasi, nanti akan dicarikan pos-pos pengganti," bebernya.

Baca Juga: Kecewa Harga Mentimun Rp500 per Kg, Petani Jember Bagikan Panen Gratis

Selain itu, Halim menambahkan termasuk efisiensi anggaran juga sudah dirumuskan oleh TAPD langkah-langkah apa yang harus dilakukan bupati terpilih. 

"Termasuk kemungkinan nanti ada perubahan SOTK penggabungan berapa OPD untuk menyamakan dengan kementerian yang ada di pusat," pungkasnya. 

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.

Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

Pihak takmir masjid dan warga jemput pelaku di rumah, kini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib.