Senin, 15 Jun 2026 04:17 WIB

Program Pemkab Jember Berbasis Masyarakat Dihentikan Selama Pilkada

  • Penulis : Sugianto
  • | Senin, 14 Okt 2024 19:15 WIB
Sekretaris Daerah Pemkab Jember Hadi Sasmito. (Foto: Sugianto/jatimnow.com)
Sekretaris Daerah Pemkab Jember Hadi Sasmito. (Foto: Sugianto/jatimnow.com)

jatimnow.com - Program Pemerintah Kabupaten Jember yang berbasis kemasyarakatan atau Bantuan Sosial (Bansos) dihentikan sementara waktu di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Hadi sasmito menyampaikan, telah mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang program yang didalamnya ada berbasis kemasyarakatan. 

Baca Juga: Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

"Di dalamnya ada kegiatan sosial, pemberian bantuan ke masyarakat, seperti honor guru ngaji dan lainnya, itu yang kami undang. Tujuannya adalah, memastikan apa yang diprogramkan itu nanti pelaksanaan sesuai regulasi," jelasnya, Senin (14/10/2024). 

Adapun beberapa OPD yang mengikuti rakor, di antaranya Dinas Sosial, Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, serta lainnya. 

"Asisten Pemkab Jember juga diundang, untuk mengawal juga apa yang telah diarahkan kepada OPD. Arahan saya, program berbasis kemasyarakatan dihentikan sementara, sambil nanti diproses dan ini bagian netralitas ASN," ungkapnya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jember Capai 6,35 Persen, Tertinggi di Kawasan Sekar Kijang

"Nanti itu dicairkan di bulan Desember 2024 setelah Pilkada. Sambil menunggu itu, proses administrasi dilanjutkan, karena itu bagian pelaksanaan," tegasnya. 

Dengan demikian, dengan ditundanya bantuan program kesehatan diharapkan Pilkada di Jember berjalan lancar, sukses dan kondusif. Memang, birokrasi juga memiliki peranan penting khususnya program dan kegiatan. 

Baca Juga: Kecewa Harga Mentimun Rp500 per Kg, Petani Jember Bagikan Panen Gratis

Sekda menyatakan, ada juga garis-garis yang harus dipedomani Pemkab Jember, yang memiliki pemerintah atasan, seperti di Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, KPK yang memberikan arahan kepada pemerintah daerah. 

"Intinya, apa yang diprogramkan tetap berjalan, tetapi waktunya yang kita lanjutkan. Tentu ini wajib dan harus ditaati oleh seluruh OPD," jelasnya. 

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.

Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga

Pihak takmir masjid dan warga jemput pelaku di rumah, kini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib.