Selasa, 16 Jun 2026 18:16 WIB

5 Parpol di Sidoarjo Bahas Poros Baru untuk Pilkada 2024

Suasana diskusi Ruang Publik Sidoarjo (RPS) di Kedai Bu Atiek. (Foto: Ahaddiini HM/jatimnow.com)
Suasana diskusi Ruang Publik Sidoarjo (RPS) di Kedai Bu Atiek. (Foto: Ahaddiini HM/jatimnow.com)

 

jatimnow.com - Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar diskusi mencari dan memilih calon pemimpin Sidoarjo 2024, Minggu (14/7/2024) malam. Kali ini 5 tokoh partai politik hadir membahas usulan masyarakat terkait poros baru. Mereka adalah Nasdem, PAN, PKS, Demokrat dan PPP. Mantan Pj Bupati Sidoarjo Drs. Hudiono juga hadir dalam acara di Kedai Bu Atiek tersebut.

Baca Juga: Gugatan Paslon 03 Dismissal, Pasangan Gabah Menangkan Pilbup Tulungagung

Ketua DPD Partai Nasdem Ir. Hj. Nur Hendriyatiningsih mengungkapkan kesiapannya untuk menggalang kekuatan baru di dunia perpolitikan kota delta bersama parpol-parpol lain. Menurutnya berkoalisi bersama merupakan ide bagus dan bisa dilangsungkan di momen pilikada saat ini.

"Jika 5 parpol tersebut berada dalam 1 barisan, maka mereka bisa saja ikut tampil di ajang pilkada karena total memiliki 13 kursi di DPRD periode mendatang. Sesuai hasil Pileg pada Februari 2024 lalu, PAN punya 4 kursi, PKS 3 kursi, Demokrat dan Nasdem masing-masing 2 kursi plus PPP yang menuai 1 kursi," tuturnya.

Menurutnya figur yang diusung nanti dapat berasal dari koalisi parpol tersebut, maupun menunggu hasil konvensi PKB. Hal ini karena saat ini ada 3 kandidat potensial yang siap ditarungkan di pilkada mendatang, antara lain Plt Bupati Sidoarjo saat ini, Subandi, anggota DPRD Jatim Amir Aslichin dan Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.

"Dengan adanya koalisi 5 parpol tersebut bisa menerima salah satu di antara 3 nama tersebut jika yang bersangkutan mau berkontestasi di luar PKB. Kalau memang mau kenapa tidak,” terang Hendriyatiningsih yang juga sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo.

Ketua DPD PAN Sidoarjo, Dr. Emir Firdaus, S.S.T,M mengatakan koalisi parpol yang diusulkan masyarakat itu sangat baik untuk menyeimbangkan kekuatan kekuasaan di Sidoarjo.

"Bisa saja kita berkoalisi. Namun apakah sudah pasti disetujui oleh DPP masing-masing, Itu semua urusannya pusat," imbuhnya.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Paslon 01, Sugiri Sancoko-Lisdyarita Menangkan Pilbup Ponorogo

Meski begitu, menurutnya bukan tidak mungkin koalisi di pilkada itu terjadi, namun sangat bergantung pada inisiatif dan keaktifan calon dan wakil bupatinya untuk melobi DPP 5 parpol tersebut. 

Menurut Emir Sidoarjo memang membutuhkan kelompok oposisi, karena kekuatan oposisi dirasa dapat mengubah kebijakan bupati. Mereka bisa membantu menyelamat uang-uang rakyat.

"Seperti rencana pembangunan RSUD Sibar yang awalnya menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) yang bisa kita gagalkan, mampu menghindarkan Sidoarjo dari kewajiban membayar cicilan sebesar Rp2 Miliar pada rekanan daerah yang harus dilakukan setiap bulan. Faktanya dengan kekuatan APBD sendiri kita juga bisa bangun RSUD itu," tegas Wakil Ketua DPRD Sidoarjo tersebut.

"Selain itu juga rencana pembangunan gedung kantor pemkab 8 lantai yang juga berhasil dipatahkan oleh gerakan kaum oposan di DPRD Sidoarjo periode lalu sehingga bisa menyelamatkan uang daerah senilai ratusan miliar rupiah. Jadi koalisi parlementer sangat dibutuhkan saat ini," sambungnya.

Baca Juga: KPU Sidoarjo Resmi Tetapkan Subandi - Mamik sebagai Bupati - Wabup

Sementara itu, mantan Pj Bupati Sidoarjo, Drs. Hudiono yang juga hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan salah satu tugas parpol saat ini adalah mengingatkan calon dan calon wakil bupati yang diusungnya. Agar tidak terjerat masalah korupsi seperti sebelum-sebelumnya.

"Berikan peta penjelasan pada para jagonya masing-masing. Sampaikan juga bahwa kekuasaan bupati itu sangat terbatas karena adanya berbagai aturan yang mengikat sehingga tidak sampai terjerumus ke masalah hukum seperti yang terjadi sebelumnya," tuturnya. 

Menurut pandangannya setiap kepala daerah haruslah pribadi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.

"Hal ini karena di pemerintahan mempunyai banyak rambu-rambu, sehingga jangan sampai leluasa untuk menerjang aturan yang ada," pungkas pensiunan pejabat Pemprov Jatim ini.

Editor : Yanuar D
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.