Target Perolehan Pajak Pemkab Lamongan Tidak Tercapai, Pak Yes: Ini Penyebabnya
- Penulis : Adyad Ammy Iffansah
- | Senin, 03 Jun 2024 13:25 WIB
jatimnow.com - Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati terkait pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan target perolehan pajak daerah tidak tercapai.
Dalam paripurna sebelumnya yang digelar pada Rabu (29/5/2023) lalu, 7 fraksi telah menyampaikan pandangannya, adapun poinnya berisi tentang penggunaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan pemerataan nilai pajak daerah sampai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Baca Juga: Tingkatkan Indeks Harapan Hidup, Pemkab Lamongan Ajak 600 Lansia Peringati HLUN
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan target pajak daerah, meliputi BPHTP, pajak bumi bangunan, pajak hotel restoran, pajak hiburan dan minerba tidak tercapai karena beberapa alasan.
Pak Yes menyebut banyak faktor yang melatarbelakangi merosotnya pajak daerah, antara lain karena pemberian dispensasi fiskal kepada perumahan subsidi, pajak hotel karena menurunya okupansi dan omset restoran.
"Ada beberapa faktor tapi yang jelas, pajak daerah berjalan fluktuatif dan secara kumulatif pajak mencapai 98,17 persen pada 2023 lalu," ungkap Bupati Yes, Senin (3/6/2024).
Ada pula terkait retribusi, mengalami penurununan karena alasan pendapatan untuk rumah sakit ditiadakan. Juga, retribusi parkir karena kesadaran masyarakat membayar pajak rendah.
"Ke depan kami berupaya untuk melakukan optimalisasi untuk pemenuhan retribusi. Selain itu, juga melakukan optimalisasi aset kerjasama dengan pihak ketiga," bebernya.
Baca Juga: Hari Jadi ke-457 Lamongan, Momen Perkuat Basis Ekonomi Lewat Sektor Pangan
Selain hal di atas, dewan juga menoroti soal pendapatan transfer, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
"Secara garis besar, Pemkab Lamongan terus mengoptimalkan kinerja ada beberapa skema yang bakal dijalankan tentu melalui gerak terukur dan perencanaan matang," urainya.
Lebih lanjut, hal lain yang menjadi titik poin pandangan umum DPRD juga terkait alokasi pupuk subsidi kepada petani.
Baca Juga: Tekan Pengeluaran Gaji, Pemkab Tulungagung Batasi Pengangkatan ASN
Sementara itu, Darwoto, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Lamongan mengungkapkan bahwa paripurna ini adalah rapat ke-3 dalam penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Lamongan 2023.
"Kemarin hari pertama penyampaian LPJ, kemudian pandangan umum dan hari ini jawaban bupati pandangan umum, dihadiri 26 anggota dewan dan dinyatakan kourum," ujarnya.
.
Editor : Endang Pergiwati
