DPRD Minta Perda Retribusi Pajak Foto di Balai Pemuda Surabaya Direvisi
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Jumat, 19 Jan 2024 08:45 WIB
jatimnow.com - DPRD Surabaya meminta Perda Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang retribusi pajak direvisi.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pusat telah menunda Perda tersebut. Ditambah, jika Perda itu tetap berjalan dapat mengganggu eksistensi Kota Pahlawan kian meluas.
Baca Juga: Konflik Warga Menur Surabaya dan Gereja Bethany Indonesia Berujung Mufakat
"Kalau kemudian aturan yang di tingkat pusat dilakukan penundaan. Ya sebaiknya Perda Nomor 7 Tahun 2023 ini juga dilakukan penundaan terlebih dahulu penerapannya. Sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat," kata Thoni, sapaan akrabnya, Jumat (19/1/2024).
Thoni menambahkan Perda yang disahkan pada 1 Januari 2024 itu juga belum tersosialisasi secara maksimal. Apalagi, aktivitas komersil yang mewajibkan pemotretan dan foto yang dipatok harga cukup tinggi hingga Rp500.000 per tiga jam.
Perda no 7 Tahun 2024 yang sempat di tempel di Balai Pemuda Surabaya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Komitmen Kawal Aspirasi Mahasiswa Cipayung Plus
"Perda yang digedok oleh Pemkot Surabaya pada akhir tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 itu, belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat,” kata Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya itu.
Ia mengajak, Pemkot Surabaya melakukan kajian ulang baik secara akademis dan menggunakan peraturan sebelumnya.
Baca Juga: Mencari Solusi Eks Tanah Ganjaran Sumur Welut, DPRD Surabaya Minta Pemkot Hadir
"Jika tidak direvisi, ada kekhawatiran dan justru malah membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi terganggu. Karena isu kenaikan pajak itu, isu yang sensitif di negara manapun,” pungkasnya.
Editor : Zaki Zubaidi
