Kamis, 18 Jun 2026 10:15 WIB

Kesepakatan NPHD, Pemkab Tulungagung Gelontorkan Rp71 Miliar untuk Pilkada 2024

Penandatangan NPHD Pemkab Tulungagung dengan KPU dan Bawaslu. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)
Penandatangan NPHD Pemkab Tulungagung dengan KPU dan Bawaslu. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

jatimnow.com - Pemkab Tulungagung menyepakati dana penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 bersama KPU dan Bawaslu. Mereka menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sayangnya, dalam pencairan pertama, pihak Pemkab tidak mampu memberikan anggaran 40 persen sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dana yang tersedia saat ini.

Baca Juga: 3 Koper Diamankan KPK Dari Penggeledahan Kantor Pemkab Tulungagung

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseni mengatakan seusai NPHD, diputuskan bahwa Pemkab Tulungagung akan menggelontorkan anggaran Pilkada 2024 kepada KPU dan Bawaslu Tulungagung dengan jumlah yang berbeda. Dimana KPU mendapatkan Rp53 miliar dan Bawaslu sebesar Rp17 miliar.

"Memang sesuai arahan dari Kemendagri bahwa pada 2023 harus segera menandatangani kesepakatan NPHD. Dan kami bersama KPU dan Bawaslu sudah menyepakati anggaran untuk Pilkada 2024," ujarnya, Senin (20/11/2023).

Heru menjelaskan, dalam pelaksanaan pencairan anggaran Pilkada 2024 dilakukan dengan dua tahap.

Tahap pertama sebesar 40 persen dan tahap kedua 60 persen. Pencairan tahap pertama akan dilakukan tahun ini dan tahap kedua di tahun 2024.

Baca Juga: Ahmad Baharudin Jadi Plt Bupati Tulungagung Usai Gatut Sunu Ditangkap KPK

Namun karena keterbatasan anggaran daerah saat ini, pihak Pemkab tidak dapat memenuhi pencaiaran tahap pertama sebesar 40 persen.

"Idealnya pencairan tahap pertama itu 40 persen. Tapi karena keterbatasan anggaran daerah, kami telah membuat kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu. Untuk pencairan pertama KPU akan mendapatkan Rp8 miliar dan Bawaslu Rp2 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung, Bambang Triono menambahkan, kesepakatan NPHD memang dikhususkan untuk anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Sedangkan untuk anggaran pengamanan Pilkada 2024 diluar dari NPHD.

Baca Juga: 127 Jabatan Kepsek di Tulungagung Kosong, Bupati Pastikan Pengisian Tanpa Calo

Dana pengamanan Pilkada 2024 diusulkan oleh Polres Tulungagung dan Kodim Tulungagung. Dari usulan yang diterima total dana pengamanan Pilkada 2024 berkisar Rp6,5 Miliar.

"Saat ini prosesnya masih dalam usulan. Nantinya jika sudah disepakati akan dilakukan NPHD terhadap anggaran pengamanan Pilkada 2024," pungkasnya.

Editor : Endang Pergiwati
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.