Buntut Siswa MTs di Blitar Tewas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Disorot
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Rabu, 30 Agu 2023 08:01 WIB
jatimnow.com - Kasus penganiayaan siswa MTs di Blitar hingga tewas mendapat repsons DPRD Jatim. Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih menyoroti kinerja unit baru dengan nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga bentukan Kemendikbud.
Hikmah sangat miris ketika pelaku penganiayaan itu mengaku belajar pukulan dari YouTube. Ini bentuk dari literasi medsos yang rendah.
Baca Juga: Curi Uang Kotak Amal Masjid, Pria di Blitar Diarak Warga
"Literasi medsos yang rendah literasi kepada anak atau siswa kita untuk taat kepada agama juga (rendah)," tutur Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini, Rabu (30/8/2023).
Di dunia yang serba digital dan terbuka ini semakin sulit mengontol asupan pengetahuan sang anak. Sehingga seringkali pengetahuan masuk secara liar dan berimplikasi kepada kebiasaan kekerasan.
"Nah, direktorat khusus ini untuk apa apa? impactnya terhadap kualitas dan ketahanan keluarga apa sih sebetulnya? Program yang dicanangkan Kemendikbud terhadap pendidikan keluarga," kata Hikmah, Rabu (30/8/2023).
Politisi PKB ini mengatakan, benteng pertama tumbuh kembang sang anak adalah keluarga, khususnya orang tua. Oleh karenanya, keluarga cerdas dapat mencegah perilaku negatif anak ditengah zaman yang serba mudah diakses.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini: Berawan
"Ke depan itu yang paling harus diberdayakan adalah keluarga," ujarnya.
"Siapa yang paling dekat dengan anak orang tua. Mengandalkan sekolah saja tidak bisa," lanjut Hikmah.
Oleh karenanya, lanjut Hikmah, peningkatan pendidikan keluarga harus dilakukan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga harus jelas wujudnya. Tidak hanya tataran pusat tapi juga daerah harus jelas bentuknya.
Baca Juga: Santriwati Asal Kediri Hilang Terseret Ombak di di Pantai Pangi Blitar
"Kalau di tingkat pusat ada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, di bawah di Diknas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota diterjemahkan sebagai apa? ora enek. Coba cek di Diknas, ada nggak yang mengurusi pendidikan keluarga," katanya.
"Ini kan artinya ada keterputusan, eman. Padahal soal keluarga ketahanan keluarga itu harus direspon multipihak," pungkas Hikmah.
Editor : Zaki Zubaidi
