Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dikeluhkan Warga di Bojonegoro dalam Jumat Curhat
- Penulis : Misbahul Munir
- | Jumat, 30 Des 2022 17:24 WIB
jatimnow.com - Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi salah satu poin penting yang diadukan warga dalam acara Jumat Curhat yang digelar Polres Bojonegoro, Jumat (30/12/2022).
Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad mengatakan kegiatan, program Jumat Curhat ini merupakan salah satu program Kapolri untuk semakin dekat dengan masyarakat, guna menyerap aspirasi dan permasalahan yang ada di tingkat bawah mulai masalah sosial, kriminalitas, maupun keluhan terkait pelayanan Polri.
Baca Juga: Perkuat Pasokan Gas Nasional, PGN SOR III Kunjungi JTB Bojonegoro
"Selain itu, Jumat Curhat bisa juga sebagai silaturahmi, tukar pikiran, penyampaian ide atau informasi yang berkembang saat ini," jelas Muhammad.
Alumni Akpol 2003 itu menambahkan, kegiatan Jumat Curhat merupakan bentuk implementasi dari slogan Presisi yang diusung oleh Kapolri yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.
"Kami (Polres Bojonegoro) siap menerima kritik, saran dan masukan masyarakat dalam hal kamtibmas dan pelayanan," tandasnya.
Kapolres Bojoronegoro AKBP Muhammad saat menghadiri Jumat Curhat di Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang (Foto: Humas Polres Bojonegoro for jatimnow.com)
Baca Juga: Polres Bojonegoro Bongkar Praktik Pengoplosan LPG Melon ke Nonsubsidi
Dalam acara yang digelar di Kecamatan Sumberrejo ini, sejumlah warga mengadu terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Naryo (54), warga Desa Margoagung, kecamatan setempat meminta polisi untuk menindak oknum-oknum yang masih bermain atau menyelewengkan peredaran pupuk bersubsidi. Juga meminta bantuan agar kuota pupuk bersubsidi untuk petani ditambah.
"Adanya kelangkaan pupuk bersubsidi sangat merugikan petani, karena saat musim tanam seperti ini petani sangat membutuhkan," keluh Naryo.
Baca Juga: Pemkot Kediri Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman dan Harga Sesuai HET
Sementara Camat Sumberrejo, Drs. Gunardi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengajukan permintaan penambahan kuota pupuk bersubsidi yang semula 100 kilogram per 1 hektar, menjadi 120 kilogram.
"Pemerintah saat ini telah berupaya mengembalikan penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan tanah pertanian agar tetap terjaga dengan baik unsur haranya," jelas Gunardi.
Editor : Narendra Bakrie
