Pupuk Indonesia Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sesuai Aturan Pemerintah
- Penulis : Zainul Fajar
- | Sabtu, 12 Mar 2022 15:40 WIB
Sidoarjo - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk bersubsidi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan, sesuai aturan pemerintah, yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar dan menyusun serta menginput rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik (e-RDKK) yang dibantu petugas penyuluh pertanian.
Baca Juga: Pemkot Kediri Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman dan Harga Sesuai HET
"Stok pupuk bersubsidi ini disiapkan di seluruh jaringan distribusi, mulai dari lini I sampai lini IV atau kios penyalur," ujar Wijaya, Sabtu (12/3/2022).
Wijaya mengatakan, kuota pupuk subsidi yang mengacu pada Permentan Nomor 41 Tahun 2021 hanya berlaku untuk kepentingan pertanian atau tidak diperuntukkan untuk kegiatan lain, seperti perikanan.
"Dengan begitu, sebagai produsen kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah," tegas dia.
Stok pupuk bersubsidi secara nasional tercatat 940.993 ton per 11 Maret 2022. Angka tersebut terdiri dari Urea sebanyak 452.804 ton; NPK 213,106 ton; SP-36 53.560 ton; ZA sebanyak 154.234 ton dan Organik 67.289 ton.
Sementara khusus di Jawa Timur, jumlah stok pupuk bersubsidi sebesar 175.628 ton, yaitu Urea 64.502 ton, SP-36 14.374 ton, NPK 24.001 ton, ZA 64.042 serta Organik 8.709 ton.
Baca Juga: Alokasi Pupuk Sektor Perikanan Lamongan Tembus 52.278 Ton, Tertinggi di Jatim
Sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi, Wijaya mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi 244.867 ton per 10 Maret 2022. Rinciannya adalah Urea 116.468 ton, NPK 85.645 ton, SP-36 12.226 ton, ZA 14.107 ton, Organik 16.129 ton dan NPK Formula Khusus 291 ton.
Wijaya menyebut bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen terus menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman pada Surat Keputusan (SK) dari dinas pertanian kabupaten dan kota setempat.
Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Agrosolution Petrokimia Gresik Tingkatkan Produktivitas 244 Ribu Hektar Lahan Tebu
Wijaya menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerjasama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
"Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami, jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi," pungkas Wijaya.
Editor : Narendra Bakrie
