Minggu, 14 Jun 2026 23:07 WIB

Ingin Punya NIP, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Wadul ke Khofifah

  • Penulis : Moch Rois
  • | Senin, 10 Jan 2022 20:11 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menutup Musyawarah Nasional PPDI di Pasuruan (Foto: Moch. Rois/jatimnow.com)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menutup Musyawarah Nasional PPDI di Pasuruan (Foto: Moch. Rois/jatimnow.com)

Pasuruan - Persatuan perangkat desa menyampaikan unek-unek tentang kepastian kerja di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pasuruan. Mereka wadul karena ini punya Nomor Induk Pegawai (NIP).

Saat Khofifah menutup acara Musyawarah Nasional PPDI di Gedung Candra Wilwatikta, Kabupaten Pasuruan, para perangkat desa ingin punya NIP, agar mereka terus bisa berkarya dan tidak jadi korban usai kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Baca Juga: Inflasi Turun Drastis, Gubernur Khofifah Beri Apresiasi Pemkot Probolinggo

"PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) menginginkan perangkat desa itu memiliki NIP atau NIPD, supaya kalau ada pergantian kades ada kepastian bahwa mereka tidak menjadi bagian yang kemudian tersasar, misal ini afiliasinya tidak ke kades yang jadi," jelas Khofifah, Minggu (9/1/2022).

"Hal-hal seperti itu kan sering terjadi di pilkades-pilkades," tambah dia.

Khofifah membeberkan jika peran perangkat desa ini sangat vital untuk mensukseskan program pemerintah pusat, yaitu 18 poin SDGs dan program penanganan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Sengketa Lahan TNI AL dan Warga 10 Desa Pasuruan Temui Titik Terang di DPR RI

Sehingga para perengkat desa ini sangat penting untuk mendapat kepastian bisa berkarya dengan tenang, sehingga capaian target kinerjanya lebih terukur.

"Maka saya minta Pak Karyo dan Pak Jempin, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan OTDA dan Kadin DPMD sama-sama melakukan telaah yuridis. Jadi kalau kita menyiapkan NIP untuk perangkat desa ini, dasar hukumnya supaya terang, supaya tidak ada judicial review," papar Khofifah.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Optimistis Produktivitas Gula Jatim Terus Meningkat

Meskipun mendukung usulan PPDI dengan memasukkan dalam peraturan perundangan yang seiring dengan UU tentang Pemerintahan Desa, tapi Khofifah memandang perlu dibangun reasoning yang kuat sehingga tidak ada potensi judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

"Menurut saya, sesungguhnya reasoningnya sangat kuat. Dari muali SDGs 18, kemudian kemiskinan ekstrem. Jadi perangkat desa punya tugas yang berat. Oleh karena itu kepastian untuk bekerja, kepastian berkarya itu bisa diyakinkan," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie
Berita Terbaru

Yakuza Maneges Sebut Aksi Cabul Kiai di Malang Berlangsung 25 Tahun, Ini Modusnya

Usai dilecehkan, beberapa santri di Malang diduga dipaksa menerima uang untuk tutup mulut.

Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember

Jember tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

Lagi, Yakuza Manages Bongkar Dugaan Pelecehan Santri oleh Kiai di Malang

Yakuza Maneges sebut korban lebih dari satu dan berstatus anak, terjadi sejak 25 tahun yang lalu.

Cuaca Surabaya Cerah Akhir Pekan Ini Setelah Diguyur Hujan Deras Dini Hari

Kondisi cerah diperkirakan merata di berbagai kecamatan, baik di kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan maupun pusat kota.

Aliansi Pemuda Jatim Tolak Kehadiran Tiyo Ardianto di Jawa Timur

Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan boikot terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengancam membubarkan kegiatannya di Jawa Timur.

Intip Bocoran Tren Intimate Wedding di Westin Surabaya Pekan Ini

The Westin Surabaya menggelar pameran The Art of Celebration pada 12–14 Juni 2026, menawarkan diskon paket sangjit 35 persen dan konsultasi vendor.