Ada Konsekuensi Hukum Bagi Pemda di Jatim yang Tidak Terapkan PPKM Darurat
- Penulis : Ni'am Kurniawan
- | Kamis, 01 Jul 2021 19:43 WIB
jatimnow.com - Pemprov Jawa Timur mewajibkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayahnya menerapkan PPKM darurat sesuai keputusan Presiden RI Joko Widodo.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali wajib diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se Jatim. Data pertumbuhan pasien aktif Covid-19 dalam setiap harinya menjadi faktor pemberlakuan itu.
Baca Juga: Lita Machfud Arifin Raih Penghargaan Perempuan Inspiratif Jawa Timur 2026
"Tadi arahan oleh Jaksa Agung itu semua harus diikuti hingga ke bawah. Itu hukum, itu aturan dan ada konsekuensi hukumnya terhadap pemerintah daerah yang tidak melakukan," ungkap Emil, Kamis (1/7/2021).
Emil menambahkan, secara esensial, pembatasan aktivitas masyarakat kali ini akan lebih ketat dibanding PPKM sebelumnya.
"Yang jelas seperti yang diperkenalkan PPKM di awal tahun, ini akan lebih ketat," ungkap dia.
Seperti jam buka tutup rumah makan, aktivitas perkantoran, tempat-tempat hiburan hingga pusat berbelanjaan yang menjadi pusat keramaian.
"Kita sudah memiliki kasus angka harian yang lebih tinggi dari apa yang pernah kita puncaki di awal Tahun 2021. Maka, mari kita bekerjasama. Ini momen di mana kita bisa mensukseskan upaya kita untuk bisa mengurangi, bukan hanya melandaikan. Karena landainya saja berat ini," terangnya.
Baca Juga: Survei BI Mei 2026: Indeks Keyakinan Konsumen Jatim Lampaui Nasional
Untuk mensukseskan PPKM darurat, Emil menyebut Pemprov Jatim telah mengalokasikan sejumlah anggaran dari Dana Anggaran Umum (DAU).
"Kita sudah menyisihkan 8 persen Dana Alokasi Umum kita untuk penanganan Covid-19, vaksinasi dan juga sebenarnya itu terus berjalan," sambung dia.
Selain itu, di masa PPKM darurat nanti, pihaknya akan mengebut upaya vaksinasi untuk seluruh masyarakat Jawa Timur dengan target satu hari 100.000 dosis suntikan.
"Pasokan vaksin lancar. Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah memaparkan akan mengedrop lagi vaksinasi dan gubernur akan punya kewenangan untuk mengalihkan alokasi ke tempat yang lebih cepat, supaya lebih cepat berjalan," paparnya.
Baca Juga: PAN Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik Tatap Pemilu 2029
Emil berharap, masyarakat di Jawa Timur bisa ikut mensukseskan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Tujuan kita bukan hanya menjalankan, tapi mensukseskan upaya penurunan Covid-19. Kepada masyarakat tentunya kami posisi pemerintah daerah harus mensupport dan mensukseskan upaya nasional kita memerangi Covid-19," pungkasnya.
Editor : Narendra Bakrie
